JATIMNET.COM, Jakarta – Peredaran rokok ilegal menunjukkan pola distribusi yang semakin luas ketika jutaan batang barang tanpa ketentuan cukai ditemukan bergerak melalui jaringan logistik lintas provinsi.

Penindakan terbaru di Jakarta dan Maluku memperlihatkan persoalan tidak hanya berada pada produksi atau penjualan eceran, tetapi juga pada kemampuan barang ilegal berpindah melalui gudang, jasa pengiriman dan jalur transportasi antarpulau sebelum mencapai pasar.

Pola tersebut terlihat dalam pengungkapan 10.783.800 batang rokok ilegal di Jakarta pada akhir Agustus hingga awal September 2026. Bea Cukai mengindikasikan barang berasal dari Jawa Timur, kemudian memanfaatkan Jakarta sebagai salah satu titik transit sebelum didistribusikan menuju Jawa Barat, Sumatera dan Kalimantan.

Dalam konteks Jawa Timur, temuan itu menunjukkan pengawasan rokok ilegal tidak cukup dilakukan di sentra produksi karena rantai distribusinya dapat melintasi beberapa wilayah sebelum mencapai konsumen.

Rangkaian terbesar berlangsung pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 ketika Bea Cukai Jakarta bersama Bea Cukai Marunda melakukan tiga penindakan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Petugas mengamankan 10.067.000 batang rokok ilegal dengan potensi kerugian penerimaan negara sekitar Rp7,51 miliar.

Kasus lainnya berasal dari pelimpahan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat kepada KPPBC TMP A Marunda. Sebanyak 45 koli berisi 716.800 batang rokok ilegal diamankan dengan estimasi potensi kerugian negara sekitar Rp534,73 juta. Jika digabungkan, nilai potensi kerugian dari 10,78 juta batang tersebut mencapai sekitar Rp8,05 miliar.

Skala barang yang diamankan memberikan petunjuk bahwa distribusi rokok ilegal tidak selalu berlangsung melalui transaksi kecil di tingkat pengecer.

Volume hingga jutaan batang membutuhkan penyimpanan, pengangkutan dan pemindahan barang dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat titik pergudangan dan simpul logistik menjadi bagian penting dalam pengawasan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta Hendri Darnadi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 9 September 2026, mengatakan penyelidikan sementara telah menemukan sejumlah daerah yang diduga menjadi tujuan pemasaran.

“Sementara ini yang terdeteksi ketiga tempat daerah pemasaran yaitu daerah Jawa Barat, Sumatera dan Kalimantan,” kata Hendri.

Keterangan itu memperlihatkan fungsi Jakarta dalam perkara tersebut bukan semata-mata sebagai pasar akhir. Posisi ibu kota yang terhubung dengan jaringan jalan nasional, pergudangan, pelabuhan dan jasa logistik memungkinkan barang bergerak kembali menuju berbagai wilayah.

Pola distribusi melalui jasa pengiriman juga terlihat dalam penindakan berbeda di Maluku. Bea Cukai Ambon menerima informasi masyarakat mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal menggunakan jasa ekspedisi melalui jalur laut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Jumat, 28 Agustus 2026. 

Operasi tidak berhenti setelah barang ditemukan di pelabuhan. Informasi yang diperoleh petugas menunjukkan sebagian kiriman telah bergerak menuju Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Bea Cukai melakukan pengembangan pada Minggu (30/8/2026) hingga total lima penindakan menghasilkan penyitaan 287.000 batang rokok ilegal merek ANGKER.

Barang tersebut diperkirakan bernilai Rp448,84 juta dengan potensi kerugian negara sekitar Rp294,88 juta. Kasus Ambon menjadi contoh bagaimana rokok ilegal dapat memanfaatkan rantai pengiriman reguler untuk bergerak lintas pulau sebelum diteruskan ke daerah lain.

“Peredaran rokok ilegal akan terus menjadi perhatian dalam pengawasan kami,” ujar Plt Kepala Bea Cukai Ambon Kurniawan Hari Purnomo dalam keterangan yang dipublikasikan di Ambon, Selasa, 8 September 2026.  

Dua pengungkapan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap berasal dari satu jaringan. Belum terdapat keterangan resmi yang menghubungkan pelaku kasus Jakarta dengan pengiriman menuju Maluku.

Namun, keduanya memperlihatkan kesamaan penting dari sisi metode distribusi: barang bergerak melewati lebih dari satu wilayah dan membutuhkan fasilitas logistik sebelum sampai ke pasar.

Kasus pergudangan di Kalideres, Jakarta Barat, menambah gambaran mengenai pentingnya simpul distribusi. Polres Metro Jakarta Barat sebelumnya membongkar aktivitas rokok ilegal di kawasan pergudangan Miami, Jalan Kayu Besar, Kalideres, dan menetapkan seorang tersangka berinisial DD.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengatakan di Jakarta, Selasa, 1 September 2026, penyidik mendapati dugaan bahan baku didatangkan dari Jawa Timur sebelum dilakukan proses lebih lanjut di Jakarta Barat.

Perkara tersebut menunjukkan fungsi gudang dapat berkembang dari sekadar tempat menyimpan menjadi bagian dari rantai pengolahan dan distribusi barang ilegal.

Pergerakan lintas daerah menjadi persoalan penting karena pengawasan cukai selama ini harus berhadapan dengan jaringan transportasi nasional yang sangat besar. Barang dapat berpindah melalui kendaraan darat, pelabuhan, ekspedisi hingga gudang sementara.

Penindakan di satu wilayah karena itu belum otomatis memutus aliran barang apabila titik pengirim, penerima dan pengendali distribusi belum terpetakan.

Secara nasional, skala persoalannya jauh lebih besar. Hingga 31 Juli 2026, DJBC mencatat sekitar 1,2 miliar batang rokok ilegal telah ditindak. Jumlah tersebut sekitar dua kali lipat dibandingkan sekitar 600 juta batang pada periode pembanding tahun sebelumnya.

Lonjakan hasil penindakan dapat mencerminkan peningkatan kemampuan aparat mendeteksi barang ilegal. Namun, besarnya volume yang ditemukan sekaligus menunjukkan tekanan terhadap sistem pengawasan distribusi.

Ukuran keberhasilan karena itu tidak cukup hanya berdasarkan jumlah batang yang disita, tetapi juga kemampuan memutus rantai pasok dan mencegah barang kembali muncul melalui jalur berbeda.

Jawa Barat memberikan pembanding mengenai besarnya aktivitas pengawasan di daerah tujuan maupun perlintasan. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Kanwil DJBC Jawa Barat mencatat 1.594 penindakan dengan barang hasil penindakan sekitar 49,05 juta batang rokok ilegal senilai Rp72,93 miliar.

Pada Juni, sekitar 44,03 juta batang dimusnahkan dengan potensi kerugian negara yang berhasil diamankan sekitar Rp32,95 miliar.

Besarnya penindakan di berbagai provinsi memperlihatkan bahwa persoalan rokok ilegal telah melampaui batas administratif daerah.

Ketika produksi, penyimpanan, transit dan pemasaran berada di wilayah berbeda, koordinasi antarkantor Bea Cukai, kepolisian, pemerintah daerah serta pelaku jasa logistik menjadi faktor yang menentukan kemampuan negara memutus distribusi.

Tantangan berikutnya adalah mengembangkan setiap penindakan menjadi pemetaan jaringan. Data pengirim dan penerima, lokasi gudang, kendaraan yang digunakan, pola pembayaran serta frekuensi pengiriman dapat menjadi pintu untuk mengidentifikasi aktor yang mengatur pergerakan barang, bukan hanya pihak yang ditemukan membawa atau menyimpannya.

Perkembangan penyelidikan kasus Jakarta akan menjadi salah satu ukuran penting. Jika jalur menuju Jawa Barat, Sumatera dan Kalimantan dapat ditelusuri hingga penerima dan pengendalinya, penindakan 10,78 juta batang tersebut berpotensi membuka gambaran lebih lengkap mengenai rantai distribusi rokok ilegal antardaerah.

Bagi Jawa Timur dan daerah lain yang terhubung dalam jalur tersebut, pengawasan di titik keberangkatan dan tujuan perlu berjalan bersamaan agar penindakan tidak sekadar memindahkan rute distribusi ke jalur lain.