Jumat, 19 April 2019 - 11:48
JATIMNET.COM, Jakarta - Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Achmad Yurianto mengatakan, bencana di Indonesia dominan berkaitan dengan hidroklimatologi.
"Hampir 80 persen bencana di Indonesia terkait hidroklimatologi. Artinya bisa diprediksi. Bencana yang predictable sebenarnya bisa diprediksi juga jatuhnya korban," katanya pada Temu Media tentang Hidroklimatologi, Kamis 18 April 2019 di gedung Kementerian Kesehatan Jakarta.
Yuri, sapaan Achmad Yurianto, mengatakan bencana yang berkaitan dengan hidroklimatologi itu metrupakan bencana 'sopan' karena ada prediksinya sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi risiko dengan baik.
BACA JUGA: Peningkatan Kasus Demam Berdarah Berkolerasi dengan Tingkat Kelembapan
Tidak seperti bencana gempa besar yang terjadi tiba-tiba, kejadian bencana hidroklimatologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, angin puting beliung, dan gelombang pasang/badai rekatif bisa diprediksi.
Karena itu, hidroklimatologi adalah langkah awal bagaimana terjadinya risiko pada manusia akibat gempa. Hidroklimatologi membuat kesiapsiagaan manusia mengurangi risiko.
"Karena itu, yang menggugurkan definisi bencana adalah tidak adanya korban jiwa. Kemenkes berkolaborasi dengan BMKG soal kerawanan bencana," ucap Yuri yang juga berprofesi sebagai dokter ini.
Ia mengatakan bencana yang berkaitan dengan hidroklimatologi akan menjadi lebih parah ketika ada ulah manusia yang merusak alam. Ia mencontohkan pada bencana banjir bandang di Bangka Belitung 5 Februari 2019 silam.
BACA JUGA: BMKG: Curah Hujan Tinggi Hingga 18 Maret
"Kalau itu menyalahkan climate change, kenapa tidak terjadi di zaman Sriwijaya," katanya dalam laman Kementerian Kesehatan.
Menurutnya, ternyata penyebabnya ada pergeseran struktur tanah akibat pengerukan timah. "Ini bukan masalah cuacanya, ini ulah manusia. Kalau kita meyakini ini (bencana diakibatkan juga oleh manusia) maka pencegahan terjadinya risiko akibat ulah manusia bisa dilakukan," katanya.
Karena itu, hidroklimatologi harus dijadikan sebagai early warning system untuk mengelola bencana. Selain itu, keterkaitan antara iklim dengan wabah penyakit juga baru ditemukan pada wabad DBD.
Sementara Kepala Bidang Informasi Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan keterkaitan iklim dengan DBD baru di skala DKI Jakarta. Keterkaitan itu terjadi pada saat mulai peningkatan jumlah kasus DBD diawali dengan kenaikan kelembaban (RH) lebih dari 75 persen.
BACA JUGA: BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Enam Meter di Selatan Jawa
Data update pada 15 April 2019 menyebutkan tingkat kelembaban wilayah DKI Jakarta pada level tinggi, yakni Jakarta Selatan (RH 82 persen), Jakarta Timur (RH 80 persen), Jakarta Pusat (RH 77 persen), Jakarta Barat (RH 81 persen), dan Jakarta Utara (RH 76 persen).
Dengan adanya keterkaitan ini, maka BMKG beserta Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Institut Teknologi Bandung (ITB) membangun Kewaspadaan dini DBD berbasis iklim (DBDKlim) untuk memberikan informasi prediksi pada periode yang akan datang, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut oleh Dinas Kesehatan dan jajarannya.
"Informasi prediksi kasus DBD seharusnya sudah disampaikan sebelum kejadian DBD meningkat, sehingga dapat dilakukan intervensi lebih dini. Namun, sistem peringatan dini ini baru dilakukan setelah kasus DBD sudah mulai meningkat (Desember 2018)," kata Marjuki.
