JATIMNET.COM, Surabaya – Gugus Tugas Covid-19 Surabaya mengklarifikasi jumlah kasus positif Covid-19 yang disampaikan Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur.

Gugus Tugas Covid-19 Surabaya mengklaim data Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur tak sesuai kondisi di lapangan. Klarifikasi itu didasarkan atas tracing dan pelacakan di lapangan.

Tracing tak hanya dilakukan melalui pelacakan kontak erat keluarga. Bahkan hingga ke tempat kerja pasien dan mencari data kontak erat selama 14 hari sebelumnya.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febria Rachmanita mengatakan tracing confirm (positif) Covid-19 dilakukan oleh petugas Puskesmas di masing-masing wilayah. Hal itu untuk mengecek dan memverifikasi kebenaran data diterima dari Gugus Tugas Provinsi Jatim.

BACA JUGA: Tantangan Melacak dan Membujuk Pasien Covid-19 di Surabaya

“Pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri Puskesmas, orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu,” kata wanita yang akrab disapa Feny ini, Rabu, 17 Juni 2020

Ia juga menyatakan beberapa hari terakhir data confirm Covid-19 warga Surabaya yang diterimanya dari Gugus Tugas Provinsi Jatim, menurutnya, tidak sesuai fakta di lapangan.

Misalnya, pada tanggal 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya, namun setelah dicek di lapangan hanya 80 orang. Tanggal 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang dan setelah dicek hanya 100 orang. Tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya 64 orang.

“Kita lakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, Puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada,” ia menjelaskan.

Menurutnya, adanya perbedaan data antara Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya karena ada nama maupun alamat ganda. Bahkan menurutnya, ada pula data yang setelah dilacak ternyata orang itu sudah tidak berdomisili di Surabaya meski masih menggunakan KTP Surabaya.

“Ada juga dia pakai alamat KTP saudaranya di Surabaya, padahal orangnya tinggalnya di luar kota. Dia ke sini (Surabaya) berobat pakai alamat kakaknya dan itu sering terjadi,” ia mengungkapkan.

BACA JUGA: Tren Sembuh Pasien Covid-19 di Surabaya Meningkat

Meski data confirm Covid-19 Gugus Tugas Provinsi Jatim dan Surabaya tidak sinkron, Feny menyatakan pihaknya terus bekerja keras untuk menangani dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kita kerja sesuai dengan tupoksi dan terus menangani Covid-19 dengan kerja keras. Tidak hanya rumah sakit, warga membentuk Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo,” tuturnya.

Untuk itu, ke depan pihaknya akan terus memasifkan tracing dan tes massal baik rapid test maupun swab. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah ada penambahan kasus terkonfirmasi atau tidak.

“Belum tentu yang sedikit (confirm) itu di luar tidak ada kasus. Tapi kalau memang tidak melakukan pemeriksaan bagaimana bisa tahu,” ia menambahkan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya ini juga menjelaskan sejak awal Mei 2020 menerima bantuan alat rapid test, pihaknya telah melakukan rapid test pada 66.522 orang. Sedangkan pemeriksaan swab hingga saat ini sudah mencapai sekitar 9.304 orang.

“Sudah sangat banyak, karena masyarakat Surabaya itu betul-betul sadar ingin memeriksakan diri, tidak perlu dipaksa. Untuk rapid dan swab mereka antusias,” ia menegaskan.

BACA JUGA: Rapid Test Covid-19 Massal di Surabaya Raya Semakin Gencar

Pihaknya juga mempertanyakan data confirm Covid-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan Gugus Tugas Surabaya. Bahkan, ketidakcocokan data ini persentasenya bisa mencapai di atas 50 persen.

Seperti beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat data dari Gugus Tugas Provinsi Jatim ada warga confirm Covid-19 di wilayah Sidosermo, Surabaya. Namun, setelah dicek petugas Puskesmas di lapangan, ternyata sudah tiga bulan sebelumnya orang tersebut tak tinggal di alamat itu dan tinggal di luar Surabaya.

“Akhirnya kita protes dan dikembalikan ke daerahnya dan itu banyak terjadi. Akhirnya setelah kita (beri) argument (alasan) diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya,” ia memaparkan.

Sebelum menyampaikan update kasus Covid-19 di Surabaya, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan data valid dan faktual melalui petugas Puskesmas. Bahkan, untuk memastikan data itu, petugas Puskesmas juga melakukan pengecekan di rumah sakit rujukan maupun non rujukan.

BACA JUGA: Masa Transisi, Hadapi New Normal Ini Pesan Risma Untuk Warga Surabaya

“Kita tidak mengakui data itu sebelum puskesmas oke. Kita harus cek verifikasi ke lapangan. Selain ke tempat, Puskesmas juga cek ke rumah sakit,” ia menguraikan.

Ia berharap Gugus Tugas Provinsi Jatim memverifikasi data sebelum diumumka ke publik. Sehingga tidak menimbulkan citra buruk di publik karena ketidakcocokan antara provinsi dan kota.

“Data konfirmasi dari pusat itu turun ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kota. Kalau data tidak sesuai, harusnya provinsi mengubah data tersebut sesuai dengan yang kita lakukan tracing. Harusnya mengumumkan data itu setelah diverifikasi,” ia memungkasi.