JATIMNET.COM, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membuka proses pergantian kepemimpinan nasional.

Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih menjadi wakil presiden yang baru.

Ketentuan tersebut disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani setelah menerima langsung surat pengunduran diri Gibran di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Muzani menyebut Presiden memiliki waktu 14 hari sejak MPR mengirimkan surat permintaan pengajuan dua calon, sementara MPR harus menyelenggarakan pemilihan dalam batas waktu yang ditentukan konstitusi.

“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden,” kata Ahmad Muzani seusai menerima surat pengunduran diri Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan mengadakan pertemuan tertutup dengan pimpinan MPR selama kurang lebih 20 menit. Seusai pertemuan, ia meninggalkan gedung sekitar pukul 11.35 WIB tanpa memberikan penjelasan panjang kepada wartawan.

Menurut Muzani, Gibran hanya menyampaikan tujuan kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Ia juga meminta agar lembaga tersebut segera memproses dokumen yang telah disampaikan secara resmi.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau hanya menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” ujar Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Muzani menjelaskan bahwa Gibran sebelumnya juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dengan diterimanya dokumen tersebut oleh MPR, proses administrasi dan ketatanegaraan memasuki tahapan pembahasan di lembaga yang berwenang mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.

Pimpinan MPR dijadwalkan menggelar rapat internal pada hari yang sama untuk menentukan tindak lanjut pengunduran diri tersebut.

Pembahasan kemudian akan melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) guna mempersiapkan mekanisme pergantian sesuai peraturan perundang-undangan.

“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut,” ujar Ahmad Muzani ketika menjelaskan agenda tindak lanjut pengunduran diri Wakil Presiden di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Mekanisme pergantian wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut menetapkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Ketentuan lebih rinci tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Presiden diwajibkan menyampaikan dua calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan diselenggarakan.

Dengan demikian, tenggat 14 hari yang disampaikan Muzani sejak penerbitan surat permintaan MPR perlu dibedakan dari ketentuan tertulis undang-undang.

Penghitungan jadwal pengajuan calon dan pelaksanaan sidang harus mengikuti tahapan resmi yang ditetapkan lembaga terkait.

Dalam sidang paripurna, anggota MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden. Calon dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden, sedangkan apabila suara kedua calon sama, pemungutan suara dilakukan sekali lagi.

Jika pemungutan suara ulang tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, undang-undang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan salah satu calon.

Mekanisme tersebut dirancang agar proses pengisian jabatan tidak berlarut-larut akibat kebuntuan pemilihan.

Pengunduran diri Gibran juga berlangsung ketika DPR tengah membahas penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen pendidikan yang sebelumnya menyeret namanya.

Persoalan tersebut memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pencalonan dan proses ketatanegaraan yang dapat ditempuh.

Namun, pengunduran diri secara sukarela berbeda dengan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.

Penyerahan surat pengunduran diri juga perlu dibedakan dari penyelesaian formal pemberhentian jabatan, yang menjadi bagian dari proses ketatanegaraan berikutnya.

Bagi masyarakat, pergantian wakil presiden berkaitan dengan kesinambungan pemerintahan, pembagian tugas kepemimpinan, dan pelaksanaan program nasional.

Presiden Prabowo tetap menjalankan pemerintahan, sementara pengisian jabatan wakil presiden harus dilaksanakan melalui prosedur konstitusional.

Hingga berita ini disusun, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.

Perhatian berikutnya tertuju pada keputusan MPR mengenai tahapan pengunduran diri serta jadwal pengajuan dan pemilihan calon.

Proses tersebut akan menentukan siapa yang mendampingi Prabowo dalam menjalankan sisa masa pemerintahan hingga 2029.

Kepastian prosedur, keterbukaan jadwal, dan kepatuhan terhadap konstitusi menjadi kebutuhan penting agar pergantian jabatan berlangsung tertib.