JATIMNET.COM, Jakarta – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendapat tanggapan dari dua tokoh penting dalam perjalanan politiknya, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Prabowo menyampaikan penghargaan atas pengabdian Gibran, sementara Jokowi mengingatkan putra sulungnya bahwa jabatan politik tidak berlangsung selamanya.

Prabowo menerima pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.  Pada hari yang sama, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan Jokowi memberikan tanggapan dari kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

Dalam keterangannya, Prabowo mengapresiasi Gibran yang telah mendampinginya menjalankan pemerintahan sejak Oktober 2024. Presiden menilai Gibran telah memperlihatkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen selama sekitar dua tahun mengemban tugas sebagai wakil presiden.

“Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” ujar Presiden Prabowo Subianto seusai menerima pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka, Jakarta.

Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa Gibran masih memiliki kesempatan panjang untuk melanjutkan pengabdian di luar jabatan wakil presiden. Ia menyebut Gibran sebagai tokoh muda yang masih mempunyai masa depan panjang.

“Saya akan terus memberi dukungan dan saya berdoa semoga beliau beserta keluarga diberi kekuatan,” kata Prabowo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika pengunduran diri Gibran menjadi perhatian publik. Keputusan itu muncul di tengah polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran serta bergulirnya pembahasan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.

Meski demikian, alasan resmi pengunduran diri Gibran belum dijelaskan secara terperinci kepada publik. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Gibran tidak menguraikan alasan keputusannya ketika bertemu pimpinan MPR.

Di Solo, Jokowi memberikan tanggapan terhadap keputusan putranya dengan menekankan bahwa perubahan jabatan merupakan bagian dari kehidupan politik. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Gibran sebelum keputusan pengunduran diri tersebut disampaikan.

“Dalam jabatan politik pasti ada dinamika politik, itu biasa. Saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara,” kata Joko Widodo saat ditemui wartawan di Solo, Jawa Tengah.

Jokowi tidak menjelaskan secara terperinci rencana Gibran setelah meninggalkan jabatan wakil presiden. Ketika ditanya mengenai langkah politik putranya berikutnya, ia menyatakan belum mengetahui kepastian mengenai rencana tersebut.

Mantan Presiden RI itu juga menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak mengubah sikapnya terhadap pemerintahan Prabowo. Dukungan tersebut terutama diberikan terhadap program pemerintah yang dinilainya berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kami tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dalam program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Solo.

Sementara itu, proses pengunduran diri Gibran memasuki tahapan kelembagaan setelah surat resminya diterima pimpinan MPR. Gibran tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.15 WIB dan bertemu pimpinan MPR selama kurang lebih 20 menit.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kedatangan Gibran bertujuan menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti. Pimpinan MPR kemudian menjadwalkan rapat untuk membahas langkah ketatanegaraan berikutnya.

“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut,” ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta.

MPR selanjutnya akan melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas mekanisme pergantian wakil presiden. Proses tersebut diperlukan sebelum jabatan yang ditinggalkan Gibran diisi oleh pejabat definitif.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti. Dua calon wakil presiden yang akan dipilih harus diajukan oleh Presiden.

Muzani menyebut Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk menyampaikan dua nama calon. Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 mengatur bahwa pengajuan calon dilakukan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.

Penyerahan surat pengunduran diri Gibran sendiri perlu dibedakan dari penyelesaian formal proses pemberhentian dan pengisian jabatan. Tahapan tersebut menentukan kapan kekosongan jabatan dinyatakan secara ketatanegaraan dan mekanisme pemilihan pengganti dapat dilaksanakan.

Bagi masyarakat, pergantian wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan perubahan pejabat negara. Keberlanjutan program pemerintah, koordinasi antarlembaga, serta kepastian pelaksanaan kebijakan publik juga menjadi perhatian selama proses pergantian berlangsung.

Pemerintahan Prabowo masih memiliki masa jabatan hingga Oktober 2029. Karena itu, calon wakil presiden pengganti nantinya akan memegang peran dalam mendampingi Presiden menjalankan agenda pemerintahan selama sisa masa jabatan.

Hingga Kamis sore, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan Prabowo kepada MPR. Publik masih menunggu tindak lanjut lembaga negara tersebut, termasuk jadwal pemilihan wakil presiden baru.

Respons Prabowo dan Jokowi memperlihatkan dukungan keduanya kepada Gibran setelah keputusan pengunduran diri disampaikan. Sementara proses politik berlanjut, kepastian mengenai pengganti Gibran kini bergantung pada tahapan konstitusional yang harus dijalankan Presiden dan MPR. (*)