JATIMNET.COM, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik atau vape demi melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda, dari bahaya nikotin dan penyalahgunaan narkotika.

Keputusan tersebut mendapat dukungan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Hasbullah Thabrany, yang menilai kepentingan kesehatan masyarakat harus didahulukan daripada keuntungan bisnis.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta, Jumat, 6 November 2026, dan diumumkan pada Senin, 9 November 2026.

Fatwa itu mencakup tiga kegiatan utama, yakni penggunaan, penyalahgunaan untuk mengonsumsi zat terlarang, serta produksi dan perdagangan rokok elektrik.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan, dampak lingkungan, serta upaya mencegah vape menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Asrorun Ni'am Sholeh saat menjelaskan ketentuan fatwa MUI di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Menurut MUI, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan mengandung bahan seperti nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan aerosol yang dihirup pengguna. Kandungan nikotin menjadi perhatian karena memiliki sifat adiktif dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Fatwa tersebut tidak hanya menyasar pengguna vape. MUI juga menetapkan bahwa kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik termasuk perbuatan yang diharamkan menurut ketentuan fatwa tersebut.

“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Asrorun Ni'am Sholeh dalam penjelasan keputusan Komisi Fatwa MUI di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Keputusan tersebut mendapat dukungan dari Guru Besar FKM UI, Prof. Hasbullah Thabrany. Sebelumnya, Hasbullah telah menyampaikan pandangannya dalam diskusi kelompok terpumpun yang diselenggarakan Komisi Fatwa MUI di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 3 November 2026.

Dalam forum itu, Hasbullah mendorong MUI menetapkan hukum yang tegas terhadap vape. Ia menilai pertimbangan ekonomi tidak semestinya mengesampingkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko penggunaan produk yang mengandung zat adiktif.

“Tetap saja hukum itu kalau menurut saya harusnya tetap tegas. Kalau namanya hukum Islam, ya kalau khamar haram, ya haram. Toh tetap ada industri di sini,” ujar Hasbullah Thabrany dalam diskusi Komisi Fatwa MUI di Cikini, Jakarta Pusat.

Hasbullah menekankan bahwa penetapan hukum agama perlu dilakukan secara independen dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.

Sementara itu, persoalan pengawasan, penegakan aturan, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya.

Ia juga menyoroti tantangan pengawasan peredaran vape di Indonesia. Menurutnya, pembatasan produk berisiko hanya dapat berjalan efektif apabila didukung kemampuan pengawasan yang kuat untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan.

“Pertanyaannya apakah kemampuan Polri dan aparat hukum kita sama dengan di Amerika, mampu untuk seketat itu? Kalau tidak, bocornya banyak,” kata Hasbullah Thabrany ketika membandingkan pengawasan vape di Indonesia dan Amerika Serikat dalam diskusi di Jakarta.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, penggunaan vape menjadi perhatian karena paparan nikotin berpotensi menimbulkan ketergantungan, terutama pada anak dan remaja.

Aerosol rokok elektrik juga bukan sekadar uap air, melainkan dapat mengandung berbagai zat yang berisiko bagi kesehatan.

Kekhawatiran lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang. MUI menggunakan prinsip sadd adz-dzari'ah, yakni mencegah sesuatu yang berpotensi menjadi jalan menuju kerusakan atau bahaya yang lebih besar.

Sebelum fatwa diterbitkan, Komisi Fatwa MUI telah melakukan pembahasan bersama sejumlah pihak. Kajian tersebut antara lain membahas dampak kesehatan, penyalahgunaan zat adiktif, pertimbangan hukum Islam, serta konsekuensi sosial dan ekonomi.

MUI kemudian meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah juga diminta meningkatkan koordinasi antarlembaga untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik.

Meski demikian, fatwa MUI tidak otomatis menjadi larangan pidana nasional. Fatwa merupakan ketetapan keagamaan, sedangkan pemberlakuan larangan beserta sanksi negara memerlukan dasar hukum yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Indonesia sebenarnya telah memiliki pengaturan mengenai rokok elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Peraturan tersebut antara lain membatasi penjualan produk tembakau dan rokok elektronik kepada kelompok tertentu, termasuk anak di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil.

Di sisi lain, keputusan MUI mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha vape. Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Fachmi Kurnia Firmansyah, menyatakan pihaknya menghormati pertimbangan kesehatan yang melandasi fatwa tersebut, tetapi berharap tersedia kesempatan berdialog mengenai dampaknya terhadap pelaku usaha.

“Kami menghormati keputusan MUI yang mempertimbangkan kesehatan masyarakat dan kekhawatiran penyalahgunaan vape untuk narkoba,” ujar Fachmi Kurnia Firmansyah ketika dihubungi wartawan untuk menanggapi fatwa MUI.

Menurut Fachmi, ketentuan yang turut mengharamkan produksi dan perdagangan vape perlu dibicarakan bersama pelaku usaha. Ia mengkhawatirkan dampaknya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang ritel, serta pekerja yang menggantungkan penghasilan pada industri tersebut.

“Kami berharap ada ruang dialog untuk kami, khususnya para UMKM dan Pekerja supaya MUI mendapatkan perspektif lebih utuh,” kata Fachmi Kurnia Firmansyah dalam keterangannya.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan persoalan yang harus diperhitungkan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan utama, sementara dampak terhadap pekerjaan, perdagangan, dan pengawasan produk juga memerlukan penanganan.

Bagi masyarakat, terutama orang tua dan lembaga pendidikan, fatwa ini menambah dasar untuk meningkatkan edukasi mengenai risiko penggunaan rokok elektrik.

Upaya pencegahan menjadi penting agar anak dan remaja tidak memulai kebiasaan mengonsumsi nikotin yang berpotensi menimbulkan ketergantungan.

MUI berharap ketetapan tersebut diikuti peningkatan kesadaran masyarakat serta langkah pemerintah dalam mengendalikan peredaran vape.

Tindak lanjut regulasi akan menentukan bagaimana perlindungan kesehatan, pengawasan perdagangan, dan kepentingan pekerja dapat ditangani melalui kebijakan yang memiliki kepastian hukum.