JATIMNET.COM, Probolinggo - Sekretaris Fraksi Nasdem, DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi menyesalkan mengenai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo yang menghentikan bantuan tahap 3 kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Sibro menyampaikan, seharusnya di bulan Agustus ini Pemkot Probolinggo kembali menyalurkan bantuan sosial berupa beras sejumlah 15 kilogram kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak tercover bantuan lain dari pemerintah.

"Ini aneh, karena saya rasa pemerintah daerah tidak peka atas kondisi masyarakat. Tanpa ada alasan jelas, bantuan sosial tahap 3 kok tiba- tiba tidak direalisasikan," katanya kepada Jatimnet.com, Kamis 20 Agustus 2020.

Kepastian dihentikannya penyaluran program bansos tersebut, Sibro mengaku mengetahui setelah mengkonfirmasi langsung kepada Sekda Kota Probolinggo, dr Ninik Ira Wibawati usai melangsungkan pembahasan LPP APBD 2019 pekan lalu.

BACA JUGA: 20 Laporan Warga Surabaya Belum Terima Bansos Covid-19

"Saya kaget, hanya karena pemerintah pusat mengubah nama struktur tim penanganan Covid-19, tiba-tiba program yang bersentuhan langsung pada kebutuhan masyarakat di Kota Probolinggo dihentikan," ujar Sibro.

Apabila kebijakan pemerintah daerah menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat, hal ini justru berbanding terbalik dan kontra dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sebab, pemerintah pusat saat ini malah tengah menggenjot seluruh bantuan. Semisal bantuan bagi pekerja sebesar Rp 600 ribu, yang kini masuk tahap pendataan.

Termasuk upaya memberikan bantuan tunai langsung Rp 600 ribu, bagi warga pra sejahtera yang kini menunggu proses pencairan lewat kantor pos.

BACA JUGA: Legislator Ini Nilai Penyaluran Dana Bansos Rawan Dimanfaatkan Politis

"Pemerintah kan hanya merubah struktur namanya saja, dari tim penanganan Covid-19 menjadi tim pemulihan ekonomi," ia menerangkan.

Atas kondisi tersebut, Sibro menyampaikan,  tidak ada alasan yang rasional dari Pemerintah Kota Probolinggo untuk harus menghentikan penyaluran bantuan tahap 3. Apalagi pemerintah sudah mengalokasikan anggaran melalui dana tak terduga, sebesar Rp 70 miliar lebih.

"Tentu nantinya akan menimbulkan resistensi dan kegaduhan masyarakat, apalagi kepala keluarga yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, jumlahnya ada puluhan ribu kepala keluarga di Kota Probolinggo,"papar pria yang juga Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo tersebut.

Sibro pun berharap, agar pemerintah Kota Probolinggo membuka diri dan berfikir ulang atas kebijakan yang diambil, karena Pandemi Covid-19 sendiri masih belum berakhir.

"Semoga pemerintah daerah terketuk hatinya, dengan melihat kondisi masyarakat saat ini. Dimana bisa merubah kebijakannya, dengan tetap merealisaisikan bantuan sosial tahap 3," harapnya.