JATIMNET.COM, Jakarta - Enam nelayan asal Indonesia dipulangkan dari Malaysia setelah sebelumnya tertangkap karena illegal fishing di perairan negeri jiran itu. Pemulangan enam nelayan asal Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ini atas inisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri.

Keenam nelayan ini antara lain, Ijol bin Tari alias Zulkifli (39), Badri bin Anjoi (43), Mohamad Adi bin Tusam alias M. Hadi (73), Misdi bin Marsudi (45), Ridhuan bin Abdul Wahab alias Ridwan (30), dan Bagan bin Abdul Rahman alias Raimudin Lubis (30).

Dalam laman Kementerian Perikanan dan Kelautan, Rabu 13 Maret 2019, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman mengatakan para nelayan ini tiba di Bandara Kualanamu, Medan Sumatera Utara, Selasa 12 Maret 2019 dengan didampingi Pejabat dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang Malaysia.

BACA JUGA: KKP Tangkap Kapal Perikanan Ilegal Berbendera Malaysia

Ketika tiba di bandara, mereka secara resmi diserahterimakan dari perwakilan Direktorat Jenderal PSDKP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak keluarga.

“Keenam nelayan tersebut sebelumnya ditangkap pada tanggal 17 Januari 2019 oleh aparat Pemerintah Malaysia dan telah menjalani proses hukum sesuai ketentuan negara setempat”, ungkap Agus.

Selama tahun 2019, KKP bersama-sama dengan Kemenlu telah berhasil memulangkan nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri sejumlah 38 nelayan, yang terdiri dari 6 orang dipulangkan dari Malaysia, 18 orang dipulangkan dari Timor Leste, dan 14 orang dipulangkan dari Myanmar. Sementara saat ini masih terdapat 16 nelayan di Malaysia dan 24 di Timor Leste yang belum dipulangkan.

Selain melakukan upaya pemulangan, KKP juga mengupayakan tindakan preventif dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang daerah penangkapan di Indonesia.

“Bila ternyata ada nelayan yang tertangkap di negara lain, KKP secara proaktif bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri untuk mengupayakan pemulangannya,” ujar Agus.

BACA JUGA: Malaysia Deportasi 156 WNI Dari Sabah ke Nunukan

Selain mengatur tata cara pemulangan, Peraturan tersebut juga mengamanatkan kepada Direktorat Jenderal PSDKP melakukan antisipasi melalui kegiatan sosialisasi.

Sosialisasi diprioritaskan di provinsi atau kabupaten/kota yang jumlah nelayannya banyak ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan di negara lain tanpa izin.

Sosialisasi meliputi batas wilayah perairan antara Indonesia dengan negara lain, peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan yang berlaku di Indonesia dan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, dan penggunaan alat navigasi dan alat komunikasi di kapal perikanan.