Dua Tahun Audit Lingkungan Lakardowo tak Kunjung Keluar

Fahmi

Kamis, 9 Agustus 2018 - 19:41

Sutamah (42 tahun) duduk termangu di luar pagar Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis, 9 Agustus 2018. Empat jam menunggu, sang Gubernur Jawa Timur Soekarwo tak kunjung menemuinya.

JATIMNET.COM, Surabaya – Sutamah datang bersama sembilan wanita warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Mereka tergabung dalam Gerakan Green Woman, ingin bertemu dengan orang nomor satu se-Jatim itu. Ada aspirasi dan unek-unek yang hendak disampaikan.

Sutamah bercerita, sejak sebagian tanah desanya dibeli oleh perusahaan pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) pada 2010, beragam persoalan datang satu persatu. Dimulai dari jurang yang di tengah desa yang dijadikan tempat penimbunan limbah.

“Jurang dalam itu masih dikeruk sampai keluar air. Kemudian limbah yang tidak diolah langsung ditimbun di sana,” katanya.

Dampak Pencemaran

Sampai tahun 2016, masyarakat Lakardowo merasa sumber air mereka tercemar. Benar saja, ketika dibandingkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam (AMDAL) PT PRIA, standar TDS air di lingkungannya masih berkisar 500 mg/liter. Berarti masih dalam kategori baik, menurut Permenkes 492/Menkes/Per/IV/2010.

Sekarang ada beberapa dusun yang tingkat TDS airnya hingga 900-1.000 mg/liter lebih. Begitu pula dengan udaranya, yang dulu segar berubah menjadi berbau busuk, akibat pembakaran limbah. Sepengetahuannya, selain limbah dari perusahaan-perusahaan di Jawa Timur, PT PRIA juga menampung limbah medis dari rumah sakit se-Jawa dan Bali.

“Akhirnya warga kami banyak yang terkena penyakit kulit dan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas). Baik dari dewasa hingga anak balita,” ujarnya.

Warga lainnya, Armase (39 tahun) menambahkan, di dusunnya, Saung Gunung, tingkat TDS-nya mencapai 1.000 mg/liter. Kedua anaknya harus menderita penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Penyakit itu berubah bintil kecil berisi air gatal. Seringkali, anaknya harus izin tidak masuk sekolah karena mengeluhkan badannya gatal teramat sangat.

“Fenomena itu tidak hanya dirasakan anak saya. Hampir teman-temannya di sekolahnya juga hampir semuanya (gatal-gatal) begitu. Jadi sudah maklum,” tambahnya. Bahkan untuk sembuh saja, anaknya berniat tidak memakan ikan sejak 2016.

Tuntutan Warga Lakardowo

Oleh karena itu, Sutamah dan Armase menyampaikan tiga hal ke Soekarwo dan Pemerintah Provinsi Jatim. Pertama, segera mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan audit lingkungan yang sudah dijanjikan sejak dua tahun lalu.

Sebenarnya, tuntutan ini merupakan hasil dari aksi mereka di depan DPR RI pada awal 2017 silam. Melalui Komisi VII-nya, perwakilan warga Lakardowo ditemui dan KLHK diminta melakukan audit lingkungan. “Tapi sudah dua tahun ini, kami tidak tahu bagaimana hasilnya,” kata Sutamah

Kedua, mendesak KLHK untuk melakukan pembersihan limbah B3 dari Desa Lakardowo. Sutamah juga meminta PT PRIA mengambil kembali timbunan tanah yang tercampur limbah B3 yang berada di sekitar pemukiman warga.

Sebenarnya timbunan tanah itu dulunya dijual oleh PT PRIA kepada warga untuk menguruk tanah di sekitar kediamannya. Tanah itu dijual dengan harga miring, setengah dari harga pasaran tanah saat itu.

“Tapi tak lama, warga yang rumahnya hasil urukan itu mengidap sakit dari gatal-gatal hingga TBC. Saat itu, kami tidak tahu tanah yang dijual murah itu merupakan hasil timbunan limbah B3,” jelasnya.

Ketiga, meminta Gubernur Jatim membantu masyarakat Lakardowo dalam upaya mencari penyebab terjadinya penyakit gatal-gatal atau infeksi kulit yang menimpanya. Selama ini, Pemkab Mojokerto melalui Puskesmas hanya sebatas melakukan pengobatan masal tanpa disertai pemeriksaan insentif terlebih dahulu.

Timbunan Limbah di Bawah Gudang

Mantan pekerja yang juga warga Lakardowo, Heru Siswoyo (31) menceritakan dirinya pernah mengikuti proyek pembangunan PT PRIA sejak awal 2011. Diketahui olehnya, sebelum dibangun gedung dan bangunan pabrik, di bawahnya dilakukan penggalian hingga 5-15 meter di atas areal 8 hektar.

“Sebelum dicor, galian itu ditimbun dengan limbah B3 itu. Sehingga saya yakin di bawah area bangunan yang saat ini meluas hingga 13 hektar itu di bawahnya timbunan limbah. Dulu pernah temboknya jebol, sampai keluar limbah B3 dari bawah lantai cor dan kena lahan warga,” cerita dia.

Selain itu, pihak PT PRIA juga tidak melapisi antara tanah segar dengan limbah itu dengan geomembrane . Padahal bahan kedap air ini berfungsi penting dalam malapisi cairan limbah radioaktif atau berbahaya agar tidak teresap ke tanah.

Baca Juga

loading...