Dua Jurnalis di Sultra Dipidanakan Karena Berita

JATIMNET.COM, Surabaya – Dua jurnalis di Sulawesi Tenggara dipidanakan oleh calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional Dapil Kendari-Kendari Barat pada 8 Januari 2019.

Keduanya dituduh melakukan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik setelah menulis berita tentang laporan warga atas dugaan tindak pidana pemalsuan administrasi kependudukan caleg tersebut.

Siaran pers SAFEnet menyebutkan dua jurnalis bernama Fadli Aksar (Detiksultra.com) dan Wiwid Abid Abadi (okesultra.com) dilaporkan oleh Andi Tendri Awaru, calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Kendari – Kendari Barat ke Polda Sultra dengan nomor Laporan: R/LI-01/I/2019/Ditreskrimsus Polda Sultra. Keduanya dijerat menggunakan UU ITE.

Sebelumnya Fadli menulis dua berita tentang Andi Tendri Awaru di detiksultra.com. Berita yang dimuat pada  22 Desember 2018, masing-masing berjudul "Caleg Asal Kendari Dipolisikan, Diduga Tipu dan Kuras Harta Mantan Suami" dan "Polda Sultra Segera Tentukan Status Hukum Seorang Caleg Kendari".

BACA JUGA: Oknum Jurnalis Peras ASN Puluhan Juta

Sementara Wiwid menulis empat laporan tentang Andi di Okesultra.com dengan judul "Dilaporkan ke Polda Sultra Atas Tiga Dugaan Tindak Pidana", "Andi Tendri Awaru yang Dilaporkan ke Polisi Ternyata Caleg PAN Kendari", "Polda Sultra Masih Cari Barang Bukti Soal Kasus Andi Tendri Awaru", dan "Polda Sultra Sudah Panggil Andi Tendri Awaru, Statusnya Ditetapkan Setelah Gelar Perkara".

Berita tersebut berisi laporan warga atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Andi Tendri Awaru.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan melayangkan surat permintaan keterangan kepada Fadli dan Wiwid pada 18 Februari 2019 atas laporan dari Awaru.

BACA JUGA: Ahli Dewan Pers Hadir Di Sidang Penganiayaan Jurnalis Bangkalan

“Di Indonesia, jurnalis dilindungi oleh UU Pers. Bahkan dalam Pasal 15 UU Pers telah diatur agar setiap sengketa pers harus diselesaikan melalui Dewan Pers,” ujar Ika Ningtyas selaku Head Division Online Freedom of Expression SAFEnet Rabu 20 Februari 2019.

SAFEnet menilai berita yang ditulis oleh Fadli Aksar dan Wiwit Abid Abadi adalah bagian dari fungsi pers dalam melakukan kontrol sosial yang dilindungi dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 40 Tahun 1999.

SAFENet pun menuntut agar kasus diselesaikan dengan mekanisme UU Pers serta melibatkan Dewan Pers alih-alih kepolisian untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan.

BACA JUGA: Buruk Pemerintah Jurnalis Dipenjara

Mereka juga meminta agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menghentikan penyelidikan kasus dan mematuhi Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Dewan Pers.

Hal serupa juga ditujukan kepada Dewan Pers agar menerbitkan surat penghentian penyelidikan kepada Polda Sutra.

Lebih jauh, SAFEnet juga menyerukan jurnalis dan masyarakat sipil untuk menuntut pemerintah mencabut pasal karet dalam UU ITE yang telah mengancam kebebasan pers di Indonesia.