DPRD Surabaya Minta Sistem Zonasi Diikuti Pemerataan Kualitas Guru

Khoirotul Lathifiyah

Selasa, 7 Mei 2019 - 18:37

JATIMNET.COM, surabaya - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Agustin Poliana, mengatakan penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Kota Surabaya, harus dibarengi dengan pemerataan kualitas guru dan sekolah.

Tujuannya,  agar pemerataan kualitas pendidikan untuk anak dapat tercapai dengan maksimal.

“Skill gurunya harus diratakan, tidak mengumpul di SMP yang kawasan saja. Tapi harus kita atur nanti akan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Dan mereka akan berlomba-lomba yang terbaik untuk sekolah itu,” kata Agustin saat diwawancarai di Ruang Komisi D, Selasa 7 Maret 2019.

Sistem PPDB zonasi ini akan memberikan kesempatan kepada semua anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang bagus.

BACA JUGA: Wali Murid di Surabaya Protes PPDB Sistem Zonasi

Agustin mengungkapkan, guru atau pengajar harus dilatih untuk mengembangkan motivasi belajar anak. Dan ini harus tersebar di seluruh sekolah di Surabaya, bukan hanya di kawasan saja.

"Jadi gurunya harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tapi ya tergantung siswanya dapat menerima apa tidak pelajaran dari guru," kata dia.

Ia menjelaskan, yang menjadi masalah dan kelemahan sistem zonasi ini ada pada orang tua.

Sebab orang tua sudah berpatokan pada sekolah yang dinilai berkualitas dan favorit.

BACA JUGA: Dindik Jatim Tegaskan Zonasi Belum Bisa Diterapkan Sepenuhnya

"Karena merasa sudah berjuang mati-matian ternyata sekolahnya di lingkungan terdekat, jadi sekolah itu bukan menjadi sekolah kawasan favorit," kata dia.

Ia berharap, orang tua tidak hanya melihat satu sisi kawasan sekolah favorit saja, namun juga memotivasi anaknya agar bisa belajar di sekolah mana pun.

Sebab, sistem ini akan dapat mendongkrak kualitas dan mutu sekolah. 

"Jadi sekali lagi, jangan melihat sekolah dari sisi kaca mata kita tapi pendidikan itu bisa merata. Jika ada kecenderungan mematahkan semangat, ya tidak lah. Justru berlomba-lomba mencari yang terbaik untuk 63 sekolah di surabaya," katanya.

BACA JUGA: Soal Zonasi PPDB, Kadindik Jatim Konsultasikan ke Gubernur Khofifah

Perlu diketahui, puluhan wali murid SD se-Surabaya yang tergabung dalam Komunitas Pemerhati Pendidikan SD datang ke DPRD Kota Surabaya, untuk menolak PPDB Sistem Zonasi, pada Senin 6 Mei 2019.

Kelompok wali murid itu, menggeruduk tiga tempat sekaligus (Pemkot, DPRD Surabaya, setelah mendapatkan informasi dari laman Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, terkait penerapan sistem zonasi.

Baca Juga

loading...