DPRD Surabaya Kesulitan Jawab Ditanya Solusi Atasi Pengangguran

Khoirotul Lathifiyah

Sabtu, 11 Mei 2019 - 18:55

JATIMNET.COM, Surabaya - Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Kota Surabaya selalu kesulitan menjawab pertanyaan warga ketika reses untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Karenanya, Pemerintah Kota Surabaya diminta membuat skema kebijakan lapangan pekerjaan.

"Setiap reses selalu ditanyakan solusi atas pengangguran. Dan selalu sulit kami jelaskan. Ya mending kami mendapat pengaduan infrastruktur, bisa menjawab," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Sabtu 11 Mei 2019.

Menurutnya, anggota dewan tidak bisa memberikan penjelasan dan solusi karena hingga saat ini Kota Surabaya belum mempunyai skema yang komprehensif terkait permasalahan pengangguran.

BACA JUGA: Cari Kerja Lebih Mudah

Pria yang lekat disapa Awi ini mengungkapkan kebijakan pemkot dalam hal tenaga kerja, anggarannya sangat kecil sekitar 2,1 persen. Hal ini tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Surabaya.

"Apalagi banyak unit-unit tidak mementingkan tenaga kerja setempat atau di sekitarnya," katanya.

Ia menjelaskan, pengangguran di Kota Surabaya beragam latar pendidikannya, mulai Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA), bahkan Mahasiswa.

BACA JUGA: Jumlah Pengangguran Terbuka di Jatim Turun 0,02 Persen

Seharusnya, kata dia, pemkot dan unit-unit pengusaha harus memperhatikan keseimbangan lingkungannya, seperti mengutamakan tenaga kerja warga berdasarkan domisili.

Jadi yang mau menanamkan usaha di Kota Surababya harus diberikan peraturan atau skema penerimaan karyawan, lanjut Awi.

Ketika disinggung terkait upaya pemkot dalam pengembangan UMKM, Awi menjelaskan solusi tersebut belum bisa menyelesaikan masalah pengangguran secara keseluruhan.

Karena menurutnya banyak anak muda yang kurang mampu untuk memulai usaha, maupun belum memiliki passion.

BACA JUGA: Pekerja Pilih Jokowi, Pengangguran Cenderung ke Prabowo

Ia juga menjelaskan alokasi anggaran untuk menyerap tenaga kerja di Kota Surabaya masih relatif kecil, yakni sekitar 0,24-0,25 persen dari total APBD Rp 9,6 triliun.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap agar skema tenaga kerja segera dibuat oleh pemkot sebagai upaya meminimalisir pengangguran karena sangat penting bagi perkembangan Kota Surabaya.

Jika sudah ada skema, lanjut Awi, pihaknya akan dengan mudah memberikan sosialisasi maupun solusi saat melakukan reses.

Baca Juga

loading...