JATIMNET.COM, Ponorogo – DPRD Ponorogo gelar Sidang Paripurna terkait Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. 

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto memberikan dua catatan penting terhadap Pemerintah Kabupaten. Yakni catatan penggunaan Silpa tahun 2021 yang mencapai Rp 318 miliar untuk segera dilaksanakan mengingat saat ini telah memasuki semester kedua tahun anggaran 2022.

“Kita sepakat di Pansus dan Bupati juga sudah sepakat bagaimana Bupati dan jajarannya untuk segera mempercepat pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022,” kata Sunarto, Senin 18 Juli 2022.

Sunarto juga memberikan saran kepada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, agar dalam pelaksanaan APBD tidak memandang pada prasangka politik. Hal ini untuk menjawab prasangka di masyarakat jika pelaksanaan anggaran APBD saat ini berdasarkan pandangan partai politik ataupun kelompok tertentu.

Baca Juga: DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi Penggunaan APBD 2021

“Ketika sudah menjadi peraturan daerah ini menjadi milik masyarakat Ponorogo, tidak boleh di APBD itu dikasih tanda, dikasih simbol-simbol partai tertentu, tidak boleh,” ujar Sunarto.

Perihal kedua, Sunarto menyampaikan Bupati  mengajukan nota pengantar terkait perubahan perda nomor 6 tahun 2016. Yang isinya terkait dengan sususan organisasi tingkat daerah. Dimana ini sudah menjadi perintah undang-undang sehingga harus segera disesuaikan.

Sunarto berharap, sejumlah hal terkait dengan rekomendasi pansus yang sebelumnya telah disampaikan kepada Bupati Ponorogo untuk segera diimplementasikan oleh Bupati dan jajarannya.

Sehingga masukan yang DPRD rekomendasikan selama ini tidak tidak semua dilaksanakan menjelang akhir tahun. “Sehingga pembangunan di Ponorogo menjadikan kualitas yang baik dan tidak tumbuh menjadi Silpa yang besar,” harap Narto. (ADV/Inforial)