JATIMNET.COM, Surabaya – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2025 akhirnya mendapat persetujuan DPRD. Persetujuan itu terungkap dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu, 13 Mei 2026.

Meski disetujui, seluruh fraksi DPRD Jatim tetap memberikan beberapa catatan evaluasi agar kinerja pemerintahan semakin baik ke depannya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono menegaskan bahwa para prinsipnya seluruh fraksi di DPRD menerima LKPj Gubernur Jatim tahun anggaran 2025.

“Jadi kalau hari ini sudah diputus, ya seluruh fraksi sudah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun 2025. Hampir semua fraksi menyatakan sepakat dan setuju. Ada beberapa catatan sedikit yang sudah kami tindak lanjuti,” katanya usai sidang paripurna.

BACA: DPRD Jatim Setujui LKPJ 2025, Golkar-PKS Kritik Belanja Birokrasi Dominan

Apabila catatan yang disampaikan DPRD menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, maka akan segera ditindaklanjuti.

“Kalau memang itu kewenangan dari provinsi dan memungkinkan, tentu akan kita lakukan langkah-langkah perbaikan. Kemudian, perbaikan itu akhirnya membuat tahun depan kita lebih baik lagi,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Adhy juga menyinggung sejumlah capaian indikator pembangunan Jawa Timur selama 2025 yang dinilai cukup positif dibandingkan daerah lain di tingkat nasional. Salah satunya, capaian penanganan stunting di Jatim.

Menurutnya, Jatim menjadi salah satu provinsi dengan angka stunting terendah secara nasional. Selain itu, sebagian besar target pembangunan daerah disebut telah tercapai hingga mendekati 98 persen.

“Stunting di Jatim sudah terendah. Hampir 98 persen target (penanggulangannya) sudah tercapai,” ungkapnya.

BACA: Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2025, Khofifah Ungkap Capaian Pemprov Jatim

Meski demikian, Adhy mengakui masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target secara penuh. Salah satunya berkaitan dengan penilaian lingkungan hidup yang hingga kini masih berproses di pemerintah pusat.

“Jika itu terjadi, untuk lingkungan hidup ada suratnya dari Dirjen Lingkungan Hidup, masih proses penilaian. Tentu itu juga belum tercapai,” jelasnya.

Namun secara keseluruhan, Pemprov Jatim menilai hasil LKPJjTahun Anggaran 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Evaluasi dari DPRD disebut menjadi bagian penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Jawa Timur. “Prinsipnya, LKPj kita lebih baik dari tahun lalu,” tegas Adhy.

Persetujuan LKPj tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sekaligus bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah provinsi untuk penyusunan program dan kebijakan pada tahun berikutnya.