JATIMNET.COM, Gresik - Pupuk Subsidi menjadi salah satu pokok persoalan mendasar yang ditemui legislator Partai Gerindra Gresik saat mengunjungi petani Desa Kedung Rukem, Kecamatan Benjeng Gresik.

Disampaikan Nur Saidah, Wakil Ketua DPRD Gresik menurutnya, sulitnya mendapatkan pupuk apakah karena adanya kelangkaan atau karena ada persoalan dalam distribusi, dimana pihaknya masih terus mencari solusi.

Sementara upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama pemerintah Kabupaten Gresik telah diupayakan, sehingga membuat hak masyarakat khsusunya petani ini tidak lagi terkendala dengan pupuk subsidi.

"Pupuk subsidi ini sudah ditentukan melalui mekanisme yang ada penyalurannya. Kita sudah mengkoordinasikan dengan pemerintah agar segera dilakukan langkah-langkah bijak," katanya, Minggu 27 Maret 2022.

Baca Juga: Pemkab Gresik Subsidi Tiket Kapal  Bawean dan Fasilitasi Penjemputan Santri

Menurutnya pupuk ini menjadi kebutuhan dasar petani, dan itu menjadi penentu produksi, namun dirinya menyadari permasalah serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Gresik saja.

"Kami sudah mencoba memperbaiki sistem berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Gresik, untuk diteruskan ke Provinsi terkait dengan RDKK yang tidak sesuai dengan target yang dibutuhkan di lapangan," tambah Nur Saidah.

Bahkan dirinya menyebut adanya kesenjangan pada petani tambak tang memang belum ada jatah pupuk subsidi, padahal jumlah petani tambak sendiri di Gresik jumlahnya sangat banyak.

Selain pupuk subsidi, banjir juga menjadi salah satu permasalahan berkurangnya produktifitas para petani, namun sudah sedikit teratasi dengan berjalannya normalisasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Baca Juga: Gresik Target Turunkan Angka Kemiskinan hingga Satu Digit

"Untuk banjir tahapan demi tahapan teratasi, bahkan Provinsi sudah menganggarkan Rp.100 miliar untuk dana sharing. Beberapa lokasi biasanya banjir juga tidak separah sebelumnya," tambahnya.

Kembali Nur Saidah menegaskan, sulitnya petani pupuk terus menjadi upaya pihaknya untuk mencarikan solusi, hingga terus berkoordinasi pihak terkait sampai ke tingkat Provinsi.

"Ini kewenangan provinsi dan pusat, kami hanya terus berkoordinasi dengan Dispertan untuk melayangkan surat ke Provinsi adanya keluhan para petani di Gresik. Sekali lagi permasalahan pupuk subsidi tidak hanya di Gresik saja," tukasnya.

Menurunya pemerintah lewat DPR telah menganggarkan untuk pembanguna dan normalisasi sungai Kali Lamong untuk penanganan banjir tahunan dengan sistem anggaran multiyears pada tahun ini.

Baca Juga: Pemda Gresik Beri Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Non ASN

Seperti diungkapkan oleh Suparto petani adal Desa Delik Sumber, dirinya berharap agar tidak terjadi kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di Desa nya yang memang mayoritas penduduknya sebagai petani.

"Dari dulu pupuk subsidi menjadi masalah buat kami, sudah menanam padi dan ternyata pupuk sulit dan mahal. Harapan kami pupuk subsidi dan normalisasi Kali Lamong segera selesai," pungkas Suparto.

Sebagai catatan, Pemerintah Kabupaten Gresik, mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar dari anggaran APBD 2022 untuk pengerukan Kali Lamong. Komitmen wakil rakyat dalam penanganan Kali Lamong sangat serius, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pemda dan dewan sepakat mengalokasikan anggaran besar.

Total kebutuhan lahan sekitar 282,7 hektare dalam melaksanakan dan realisasikan normalisasi sungai Kali Lamong diwilayah Kabupaten Gresik kbutuhan diperkirakan mencapai Rp 800 Miliar. (Inforial)