JATIMNET.COM, Gresik – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyebut kemiskinan merupakan fenomena kompleks akibat rendahnya produktivitas, pendapatan, pendidikan, sedikitnya tabungan dan investasi. 

Aminatun mengatakan Kabupaten Gresik saat ini memang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi di atas Jawa Timur dan bahkan pusat, namun pihaknya terus menanggulanginya.

"Kami tidak akan menyerah, bersatu dengan seluruh elemen masyarakat terus menanggulanginya," ujar Aminatun saat jadi narasumber seminar nasional peringatan Hari Pers Nasional 2022, Rabu, 16 Maret 2022

Aminatun menjelaskan bahwa secara dasar kriteria penentuan batas dari kemiskinan, Garis Kemiskinan (GK) di Jatim sebesar Rp429.133 per kapita sebulan, sedangkan di Kabupaten Gresik ditetapkan di atas Rp500.000.

BACA JUGA: DPRD Minta Pemkab Gresik Adopsi Program Pengentasan Kemiskinan di Banyuwangi

Menurutnya, GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

"Perbedaan GK ini menjadi sebab mengapa angka kemiskinan di Gresik tinggi. Tetapi, ini bukan menjadi alasan kami untuk tidak bekerja keras, target menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit," katanya.

Langkah awal yang dilakukan adalah update database untuk meningkatkan akurasi data. Setelah itu, dilakukan berbagai program dengan tujuan pemberdayaan UMKM lewat pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha.

Disamping itu, ada pemberian bantuan berupa PKH Inklusi dan penerimanya adalah mereka yang tidak menerima bantuan PKH dari pusat serta PKH lansia dari Provinsi Jatim.

Dalam kesempatan ini, para narasumber yang hadir saling berbagi pendapat mengenai berbagai upaya yang sudah dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di daerah masing-masing.

BACA JUGA: Wabup Gresik Aminatun Sambangi dan Beri Bantuan Warga Miskin yang Sakit

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang juga jadi narasumber mengatakan usaha dalam pengentasan kemiskinan perlu disinergikan dengan berbagai pihak. Salah satu strateginya dengan mengutamakan pemberdayaan dibandingkan dengan charity (santunan atau bantuan).

"Kalau pendekatan kita adalah charity murni, maka hal ini tidak akan bisa dilakukan lantaran keterbatasan anggaran yang ada. Maka kita harus mengombinasikan penggunaan bansos dengan pemberdayaan," kata Emil.

Pihaknya berharap media bisa mendapat informasi yang komprehensif mengenai realita di belakang layar bagaimana pemerintah menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan.