JATIMNET.COM, Jember – Hiruk pikuk hak angket yang terjadi di Jember rupanya menarik perhatian dari parlemen di Banyuwangi. Hal itu mengemuka di sela-sela kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan DPRD Banyuwangi ke DPRD Jember, Jum’at, 31 Januari 2020. 

"Kita mendengar dinamika yang terjadi di Jember. Saya apresiasi DPRD Jember yang menggulirkan hak angket setelah sebelumnya menyampaikan hak bertanya (interpelasi) kepada bupati namun tidak ditanggapi," ujar Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Muhammad Ali Mahrus usai kunjungan kerja di DPRD Jember. 

Bergulirnya penyelidikan atau angket yang baru pertama kalinya dalam sejarah Jember ini dinilai Ali sebagai bukti bahwa DPRD Jember menjalankan fungsi pengawasannya kepada eksekutif di Jember. Terlebih, terdapat beberapa masalah dalam kinerja Pemkab Jember yang perlu diungkap. Ali mengaku terkejut mendengar tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang ada di Jember. 

BACA JUGA: Panitia Angket Soroti Proyek Poliklinik Rawat Jalan RS dr Soebandi Jember

"Hubungan eksekutif dan legislatif memang seharusnya harmonis. Kalau tidak harmonis, yang rugi rakyatnya. Tadi saya dengar ada SILPA yang mencapai Rp700 mliar lebih. Itu fantastis sekali, kalau digunakan untuk kepentingan pembangunan bisa luar biasa manfaatnya," ujar politikus PKB ini. 

Ali juga mengapresiasi DPRD Jember yang masih berupaya menjalankan kerja dan fungsinya di tengah pembatasan anggaran. Secara normatif, pengurangan anggaran terhadap DPRD Jember secara signifikan bisa berpengaruh terhadap kapasitas dan kualitas kerja dewan. 

"Kalau anggarannya sudah dikepras (dikurangi) cuma Rp10 M dalam setahun, ya puasa kan," kata Ali.