JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah bersama PT Pelabuhan Indonesia III berupaya meningkatkan layanan bongkar muat di pelabuhan. Salah satunya adalah Single Submission (SSm) dan Joint Inspection untuk memangkas hambatan ikim investasi sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Program ini diharapkan memudahkan perusahaan importir maupun Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam mengurus dokumen melalui satu pintu. Percepatan layanan ini diharapkan bisa menekan dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi dalam keterangan tertulis yang dikirim Corporate Communication Pelindo III, Minggu 5 Juli 2020, menyampaikan bahwa program SSm dan Join Inspection menjadi sebuah lompatan sebagai terobosan menekan waktu dan biaya logistik.

“Yang sudah berjalan di alur impor barang ini akan terus dikembangkan. Tidak menutup kemungkinan bisa diaplikasikan untuk ekspor, karena ini merupakan solusi realistis dalam menekan biaya logistik,” kata Heru.

BACA JUGA: TPKS Terapkan Join Inspection Tekan Waktu Dwelling Time

Dalam kesempatan tersebut Heru menegaskan bahwa pihaknya bersama Direktur Lala Ditjen Hubla telah menyiapkan apliksi bernama InaPortnet. Aplikasi ini telah digunakan di lebih dari 30 pelabuhan di Indonesia, guna memantau pergerakan kapal dan barang secara realtime.

Sementara itu, Direktur Lala Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan, Wisnu Handoko menegaskan bahwa InaPortnet sudah dioperasikan dan bisa diterapkan untuk melayani aktivitas bongkar muat.

“Kami telah mengoperasikan InaPortnet untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik, karena pergerakan kapal dan barang bisa di pantau secara realtime,” Wisnu Handoko menjelaskan.

Sebetulnya program SSm dan joint inspection telah diterapkan di Pelabuhan Tanjung Emas yang dikelola PT Terminal Petikemas Semarang (TPKS), selaku anak usaha Pelindo III, guna menekan dwelling time.

Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III, Putut Sri Muljanto dalam keterangannya menjelaskan SSm dan join inspection segera diaplikasikan di Pelabuhan Tanjung Perak. Yakni di pelabuhan milik PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan Terminal Teluk Lamong (TTL).

Rencana tersebut tidak lepas dari keberhasilan penerapan di TPKS. Sebab joint inspection dinilai berhasil menekan biaya logistik hingga 38 persen. Putut juga menjamin biaya logistik pelabuhan bisa ditekan hinga 49 persen apabila status petikemas flag joint inspection di SSm sudah terbit sebelum bongkar.

BACA JUGA: Relaksasi Pinjaman Rp3,8 M untuk UKM Mitra Binaan Pelindo

“Kami sudah menghitung efisiensinya secara cermat, dan jika sudah bisa dilakukan di sebagian besar (pelabuhan Pelindo III), efisiensinya bisa lebih besar,” kata Putut.

Pria yang gemar olahraga bersepeda itu telah menyiapkan penerapan teknologi single platform pelayanan logistik. “Kami sangat siap jika akan diterapkan secara menyeluruh di lingkungan kami,” Putut menegaskan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres Nomor 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Inpres tersebut bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.