JATIMNET.COM, Surabaya – Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) Hudiyono mengaku tengah menyiapkan anggaran Rp 25 miliar untuk program One Pesantren One Product (OPOP).

Program ini telah dimasukkan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dia berharap segera dapat diturunkan ke sekolah yang memiliki sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Jawa Timur memiliki 325 pesantren yang memiliki SMK, sebanyak 267 SMK berbasis pesantren telah dibina melalui program SMK mini selama beberapa tahun ini dan siap menjalankan program OPOP,” ujar Hudiyono di temui di Gedung DPRD Jatim, Senin 12 Agustus 2019.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Dorong Mahasiswa dan Santri Jadi Pengusaha

Dari jumlah 267 SMK itu, lanjutnya, akan ditambahkan 100 lembaga SMK berbasis pesantren. Masing-masing lembaga dialokasikan Rp 250 juta untuk pengembangan produk unggulannya.

“Kebetulan program ini bagus. Bagaimana meningkatkan tenaga terampil di Jatim,” Hudiyono melanjutkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Suli Daim mengingatkan, program yang bagus seperti ini jangan sampai hanya gertakan di awal. “Jangan hanya kemudian bersifat program, tetapi harus ada multiplayer effect dalam program tersebut,” kata Suli.

BACA JUGA: Pemprov Bangun Ponpes Gratis untuk Tingkatkan IPM

Politisi PAN itu melihat, sejauh ini banyak program di Dinas Pendidikan Jawa Timur yang berjalan kurang maksimal. Masalah program seragam gratis untuk siswa SMA/SMK misalnya, ia melihat hingga sekarang belum juga tuntas.

Padahal total anggaran pengadaan seragam gratis tidaklah sedikit, atau sekitar Rp 132 miliar. Namun, seragam itu baru bisa diberikan sekitar September mendatang karena alasan proses lelang.

“Jangan menambah program, kalau yang satu sisi belum terselesaikan (seragam gratis). Ini kemudian muncul lagi persoalan-persoalan baru,” ungkap Suli.

Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi wacana program OPOP sebagai usulan yang bagus. Mengingat banyaknya lembaga pendidikan pesantren di Jatim. “Yang terpenting, apapun programnya asalkan demi kepentingan masyarakat dan mempunyai dampak positif, kita sepakat,” tandasnya.