Selasa, 24 September 2019 09:44 UTC
Ilustrasi aksi mahasiswa di DPRD Lumajang. Foto: David Priyasidarta
JATIMNET.COM, Surabaya – Apresiasi terhadap akademisi yang mendukung aksi mahasiswa disampaikan oleh sejumlah peserta aksi. Sebagian terkejut lantaran izin meninggalkan kelas untuk mengikuti aksi disetujui oleh dosen mereka.
Juru bicara Aksi Front Rakyat Melawan Oligarki Malang, Abdurrahman Sufyan memberikan apresiasi terhadap dukungan akademisi terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat, Selasa 24 September 2019.
"Kami tidak mengira akan ada support dari para akademisi, yang sebenarnya juga resah," ungkap Sufyan, kepada Jatimnet.com, Selasa 24 September 2019.
Sufyan menambahkan keresahan akademisi di berbagai kampus juga disampaikan dalam berbagai forum publik sebelum aksi bersama seluruh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
BACA JUGA: Pukul Peserta Aksi RKUHP di Lumajang, Personel Polisi Diperintahkan Minta Maaf
"Sebenarnya juga resah dengan produk legislasi seperti RUU KUHP, UU KPK, dan berbagai undang-undang lain yang menjadi pertanda ancaman demokrasi," tambahnya.
Hal serupa turut disampaikan oleh salah satu mahasiswa Universitas Islam Malang, Luthfiyah. Ia mengatakanseorang temannya diberikan izin oleh dosen untuk mengikuti aksi walaupun pada hari aksi terdapat jadwal presentasi tugas kuliah.
"Pagi tadi, teman saya Sahara harusnya presentasi, tapi minta izin ke dosennya buat ikut aksi, dan dosennya mengizinkan, presentasinya ditunda," ungkap Luthfiyah kepada Jatimnet.com.
Mengenai dukungan dosen terhadap aksi mahasiswa, akademisi Universitas Airlangga, Herlambang P. Wiratraman menyampaikan urgensi mahasiswa mengasah kepekaan dan keberpihakan sosialnya.
BACA JUGA: Viral Poster Seruan Kuliah ke DPRD Jatim, Polda Jatim Siapkan Pengamanan
"Saya sudah izinkan mahasiswa sejak minggu kemarin untuk aksi. Dan berpesan untuk tidak melakukan tindak kekerasan," ungkap akademisi fakultas hukum Unair tersebut.
Menurut Herlambang, dunia kampus selama ini dipandang remeh oleh pemerintah maupun wakil rakyat di DPR, terutama setelah pengesahan RUU KPK yang dinilai memiliki banyak masalah.
"Bergeraknya mahasiswa di berbagai penjuru tanah air merupakan puncak dari rasa muak dengan akrobat politisi-politisi Senayan yang tidak pernah sungguh-sungguh menegakkan Negara Hukum Indonesia," tutupnya.
Hingga hari ini, sejumlah kota di berbagai wilayah Indonesia masih melakukan aksi menolak beberapa produk legislasi yang bermasalah. Sementara, dijadwalkan, Kamis 26 September 2019 mendatang, seluruh mahasiswa Surabaya dan berbagai elemen masyarakat akan turun jalan ke Gedung DPRD Jawa Timur.
