JATIMNET.COM, Surabaya - Dalam situasi di tengah pandemi, membentuk kesadaran masyarakat adalah hal paling utama. Self awareness bahkan bisa menjadi kunci kesuksesan pemutusan mata rantai Covid-19. Sementara sanksi administratif, meski bersifat represif, namun juga punya banyak kelemahan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sosiolog Nanyang Technological University Singapore, Prof. Sulfikar Amir. Menurutnya, penerapan sanksi administratif kepada pelanggar tentunya memiliki banyak kelemahan. Misalnya, seberapa lama dan seberapa sering aparat melakukan pengawasan? Tentu, jumlah dan tenaga aparat terbatas.

“Bisa saja saat ketahuan petugas, warga menerima sanksi administratif, namun tanpa kesadaran masyarakat, tidak ada yang bisa menjamin warga tersebut tidak melakukan pelanggaran jika tidak ada petugas,” kata Prof. Sulfikar, Sabtu 20 Juni 2020.

Karena itu, Prof. Sulfikar mendorong pemerintah lebih menerapkan pendekatan strategi komunikasi dibanding penegakan sanksi. Misalnya, strategi intervensi komunikasi melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat.

BACA JUGA: 22 Dokter Peserta PPDS di RSU dr Soetomo Diduga Terpapar Covid-19

Pemerintah bisa berkomunikasi dengan para ulama untuk menyisipkan pesan-pesan pentingnya menjalankan protokol kesehatan untuk kebaikan umat. “Dengan begitu, masyarakat bisa lebih menerima pesan dengan baik,” ia menuturkan.

Selain itu, ada juga yang namanya prinsip mayoritas mempengaruhi minoritas. Ketika mayoritas warga sudah sadar dan komitmen mengenakan masker, maka itu lebih mudah untuk mempengaruhi minoritas yang belum memakai masker. 

Prinsip ini, menurutnya, sudah diterapkan dengan baik melalui satgas Kampung Tangguh Semeru Wani Jogo Suroboyo. “Intinya, saling mengingatkan antar warga,” ia menandaskan.

Dengan demikian, Prof. Sulfikar menyatakan bahwa sanksi administratif bukan satu-satunya solusi. Ada banyak komponen pendekatan yang bisa dilakukan sebelum pemberian sanksi administratif tersebut. “Tidak menutup kemungkinan juga pemberlakuan sanksi sosial,” katanya.