JATIMNET.COM, Surabaya - Rencana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyediakan big data atau pusat data untuk mempermudah akses informasi masih membutuhkan waktu lagi untuk mewujudkannya.

East Java Smart Province yang telah dimiliki sebelumnya, belum bisa menyediakan data seperti yang diharapkan. Padahal program ini sudah diresmikan sejak September 2018.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur Ardo Sahak mengatakan, command center atau pusat data yang juga disebut East Java Smart Province sudah terisi, tapi belum lengkap. "Base data informatika memang masih menjadi pekerjaan rumah kami," ujar Ardo saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 22 Februari 2019.

BACA JUGA: Stok Bawang Impor Aman, Pemprov Jatim Optimis Harga Stabil

Ia mengakui, value (rata-rata) nilai data yang masuk baru 30 persen. Data yang ada belum banyak dan masih perlu penyempurnaan. Selain itu, ada sejumah data belum dimasukkan.

"70 persen itu jadi garapan kami kedepan. Itu yang harus dibicarakan dengan ITS (Institute Teknologi Sepuluh November)," beber pria yang baru dua bulan menjabat itu.

Dinas Kominfo memang berencana menggandeng Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ITS dalam penyediaan sistem big data. Ardo menyebut telah menghubungi dekan TIK ITS Agus Zainal Arifin guna melengkapi, termasuk server untuk big data.

"Tapi ini bukan pengadaan ulang," ungkap Ardo.

BACA JUGA: Unej Jalin Kerja Sama Dengan Balitbangprov Jatim

Ia menegaskan tetap melanjutkan command center yang sudah ada. Infrastruktur, server dan software tetap menggunakan yang telah ada. "Menambahkan kalau saya katakan," tuturnya.

Evaluasi sementara yang telah dilakukan, ada beberapa yang perlu diperbaiki. Diantaranya, kordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), menyamakan software dengan OPD agar tersambung input data dan melengkapi infrastruktur di ruang kerja Gubernur Jawa Timur.

"Harus ada kerjasama software juga. Karena ini kan misalnya, software kominfo dengan di sana (dinas lain) tidak sama. Jadinya gak bisa nyambung," kata Ardo.

Tetapi Ardo menolak disebut belum semua. Sudah ada beberapa dinas yang tersambung dengan command center. Ia mengaku masih membutuhkan waktu untuk menyambungkan itu semua, serta dukungan dari OPD. Mengingat dirinya baru Januari 2019 lalu menjabat.

BACA JUGA: Wakil Gubernur Jatim Kebagian Wilayah Selatan

"Saya sampaikan ke Pak Sekda (Heru Tjahjono). Pak Sekda nanti yang kordinir pengumpulan data," ungkapnya.

Sebelumnya, Khofifah ingin ruang komando itu berfungsi sebagai complain handling system atau sistem penanganan komplain. Semua keinginan Khofifah itu berkaitan program cepat, efektif, tanggap, transparan, dan responsif (Cetar) yang akan dia gencarkan bersama Emil selama 99 hari pertama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Melalui ruang komando, mantan Menteri Sosial memproyeksikan, tidak hanya mampu untuk memantau kinerja OPD, tapi juga untuk menampung keluhan masyarakat atas semua pelayanan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.