Delapan Pekerja Seks yang Positif HIV Akan Dipulangkan

Khoirotul Lathifiyah

Senin, 20 Mei 2019 - 18:04

JATIMNET.COM, Surabaya – Delapan dari 14 pekerja seks yang terjaring razia Satpol PP di kawasan Wonokromo, Surabaya, akan dipulangkan ke keluarga mereka. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur.

"Warga Surabaya dan Kediri masing-masing dua orang. Kemudian Tulungagung, Gresik, Malang, dan Nganjuk, masing-masing satu orang. Mereka rata-rata usianya di atas 30 tahun," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita saat jumpa pers di Humas Pemkot Surabaya, Senin 20 Mei 2019.

Saat ini, kata Febria, delapan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih ditempatkan di Liponsos Surabaya untuk diberikan layanan kesehatan dan pembinaan.

BACA JUGA: Satpol PP Jaring 14 "Kupu-Kupu Malam" di Wonokromo

Pihaknya dan dinas sosial tengah menelusuri tempat tinggal masing-masing PSK ODHA. Agar pemerintah kota (pemkot) bisa memulangkan langsung kepada keluarganya.

"Untuk saat ini Liponsos sudah rutin memberikan obat ARV, Susu, dan makanan gratis," kata dia.

Ia menjelaskan Dinkes Surabaya akan mengirimkan surat kepada Dinkes daerah tujuan untuk memberikan perawatan khusus untuk ODHA. Khususnya untuk pengobatan secara rutin.

BACA JUGA: Dipecat Karena Penyuka "Burung"

Sebelumnya, pemkot memulangkan ODHA maupun PSK melalui pemerintah daerah, lanjut Febria, namun saat ini akan dipulangkan di rumah yang bersangkutan. Karena beberapa PSK yang dijaring pemkot sudah pernah terjaring oleh Satpol PP Surabaya.

"Jadi ada yang pernah ditangkap, terus balik lagi ke Surabaya, dan itu dari Malang. Nah ini ke rumah langsung agar keluarganya tahu riwayat yang bersangkutan," kata Febria.

Ia mengungkapkan beberapa PSK sudah mengetahui bahwa dia mengidap HIV/AIDS. Apalagi saat penangkapan berlangsung PSK tersebut sedang membawa obat ARV-nya.

BACA JUGA: Cari Tambahan Uang Lebaran, Penjaga Warkop Jajakan Perempuan

Padahal dalam Perda HIV nomor 4 tahun 2013 tetang Penanggulangan HIV/AIDS melarang ODHA untuk menularkannya dengan cara apapun.

"Jadi dilarang untuk “membuka lapak” ya," katanya.

Dari perda tersebut, kata Febria, PSK bisa dikenakan hukuman kurungan tiga bulan atau Rp 50 juta bagi yang melanggar.

Baca Juga

loading...