Dana Hasil Cukai hanya Kaver Kesehatan 38 Ribu Jiwa

JATIMNET.COM, Ponorogo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menganggarkan Rp 10,5 miliar atau sekitar 37,5 persen dana hasil cukai untuk sektor kesehatan masyarakat miskin.

Namun anggaran tersebut tidak bisa terserap sepenuhnya karena dana tersebut hanya bisa mengkaver masyarakat miskin mencapai 38 ribu jiwa. Sementara dana sebesar Rp 10,5 miliar tersebut seharusnya bisa mengkaver dana kesehatan untuk 55 ribu jiwa.

“Ketika anggaran ini dimasukkan untuk dana kesehatan bagi masyarakat miskin, kita kekurangan untuk menyerap anggaran tersebut,” kata Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, Kamis 16 Mei 2019.

BACA JUGA: Penerimaan Cukai Kudus Lampauai Target

Agus menjelaskan terkait hal ini, pemkab membuat langkah dengan membuat perjanjian dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya mengalokasikan anggaran untuk membiayai masyarakat Ponorogo yang membutuhkan.

Hal ini agar dana Rp 10,5 miliar bisa terserap sempurna di bidang kesehatan. Warga yang akan masuk dalam kategori ‘membutuhkan’ ini di antaranya para honorer yang sampai saat ini belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan.

“Karena Ponorogo ini juga termasuk daerah yang memang rawan bencana, maka teman-teman dari Tagana (Taruna Siaga Bencana) juga akan kita daftarkan BPJS Kesehatan,” jelasnya.

BACA JUGA: Nelayan Probolinggo Ramai-ramai Ikut BPJS Ketenagakerjaan

Ia menuturkan untuk jumlah Tagana yang akan dikaver, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada dinsos. “Sampai saat ini masih dalam proses rekap,” tuturnya.

Selain itu, ia menerangkan jika di Ponorogo masih ada 16 ribu warga yang sampai saat ini masih menunggak iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3.

“Saat ini masih kita kaji lagi, yang kelas 3 ini masih kita kategorikan miskin. Nanti yang kelas 3 ini kalau masih ada peluang akan dimasukkan anggarannya,” pungkasnya.