Dana Desa Tulungagung Naik Rp 27 Miliar

Rochman Arief
Rochman Arief

Kamis, 7 Februari 2019 - 22:46

JATIMNET.COM, Tulungagung – Kabupaten Tulungagung menerima anggaran dana desa (DD) sebesar Rp 233,4 miliar atau naik lebih dari Rp 27 miliar dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 205,7 miliar.

“Alhamdulillah, kenaikan tahun ini mencapai Rp 27,7 miliar. Ini menandakan kepercayaan pemerintah pusat atas pengelolaan dana desa di Tulungagung sangat baik," kata Kasi Perencanaan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung Anasrudin, Kamis 7 Februari 2019.

Mengacu pendistribusiannya akan digunakan meningkatkan jatah dana desa untuk pembangunan di desa-desa yang berada di pegunungan. Kenaikannya rata-rata mencapai 30-an persen, bahkan ada yang lebih.

BACA JUGA: Anggaran Dana Desa Tahun 2019 Rp 70 Triliun

Sedangkan desa-desa yang di dataran justru turun penerimaan anggaran dana desanya. “Ada beberapa desa yang menerima DD naik, ada yang turun, seperti di wilayah dataran rendah," katanya.

Anasrudin mengatakan, saat ini daerah lereng pegunungan masih memerlukan pembangunan infrastruktur yang disebabkan wilayahnya yang cukup luas.

Sedangkan untuk dataran rendah pembangunan infrastrukturnya berkurang dan lebih mengarah terhadap pemberdayaan masyarakat, seperti pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BACA JUGA: Kepolisian Banyak Tangani Kasus Korupsi Dana Desa

Sementara untuk penerimaan program Alokasi Dana Desa (ADD) pada kurun 2019 juga naik, namun tidak signifikan.

Menurutnya, kenaikan tersebut digunakan untuk penghasilan tetap (siltap). Melihat siltap itu setiap tahun naik dengan menyesuaikan pergerakan upah minimum kabupaten (UMK).

“Tahun ini ADD kami menerima Rp 126,7 miliar. Sedangkan tahun 2018, Tulungagung menerima sebesar Rp 122 miliar. Tahun ini naik sekitar Rp 4 miliar,” katanya.

BACA JUGA: Dampak 4 Tahun Dana Desa, Kurangi Ribuan Desa Tertinggal

Anas menambahkan, untuk siltap 2019 yang diterima tiap kepala desa sekitar Rp 3,1 juta per bulan. Sedangkan untuk Sekretaris Desa non-PNS Rp 2,3 juta per bulan, dan perangkat desa sebesar Rp 1,8 juta per bulan.

Anas memastikan mekanisme pencairan DD maupun ADD masih sama di tahun sebelumnya.

Untuk DD pencairan tiga tahap, di mana tahap pertama dicairkan sekitar 20 persen pada Februari ini jika desa tersebut bisa memenuhi persyaratan yaitu penetapan APBDes. Sedangkan tahap kedua pencairan 40 persen pada Juni, dan tahap ketiga sebesar 40 persen pada Agustus. (ant)

Baca Juga

loading...