Daging Kerbau Impor India tidak Direkomendasi Dinas Peternakan Jatim

HITUNG ULANG. PPSDS Jatim berharap ada tata kelola dan hitungan ulang jumlah daging yang beredar di Jatim agar tidak ada rembesan dari impor dan penjualan ke luar daerah. Foto: Dok Jatimnet.com.

JATIMNET.COM, Surabaya – Masuknya daging kerbau bekas impor asal India ke pasaran Jawa Timur diduga karena lemahnya pengawasan. Menurut Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Eko Prasetyo Wahyudiarto impor daging kerbau tersebut tidak mendapat izin dari dinas perternakan.

Eko menduga masuknya daging kerbau impor ke pasaran Jatim melalui jalan tol. Hal ini diketahui setelah DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dengan Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jatim.

“Sebenarnya daging kerbau beku bekas impor India itu khusus untuk Jabodetabek. Sbenarnya daerah lain bisa mendatangkan daging impor, selama dinasnya mengizinkan. Tapi sejauh ini Dinas Peternakan Jatim tidak merekomendasi,” kata Eko selepas hearing, Kamis 16 Januari 2020.

Dalam waktu dekat, lanjut Eko, Komisi B DPRD Jatim berencana mengundang dinas terkait, seperti dinas perternakan, dinas perdagangan, dinas perhubungan, serta kepolisian untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

“Kepolisian diundang untuk menindak peternak dan jagal yang memotong sapi larangan pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PPSDS Jatim, Mutowif mengaku menemukan daging bekas impor dari India per bulannya mencapai 45 ribu ton. "Jumlah itu telah beredar di pasaran Jatim," katanya saat dijumpai usai hearing dengan Komisi B DPRD Jatim.

Namun dia menyayangkan tidak adanya penindakan baik dari dinas maupun kepolisian. “Berarti Jatim kekurangan daging sapi. Buktinya impor daging kerbau asal India, dan dijual di pasar bebas. Kalau surplus tidak mungkin impor,” kata Mutowif.

Dirinya berharap, Pemprov Jatim menata ulang tata niaga perdagangan daging sapi. Termasuk menghitung lagi kebutuhan daging sapi di Jatim agar tidak mengandalkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). PPSDS berharap tidak menjual sapi ke luar provinsi apabila stok kurang.

“Kami berharap sapi dilarang dijual ke luar jatim, seperti di Bali dan NTT,” tegasnya.