JATIMNET.COM, Probolinggo – Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Kota Probolinggo melakukan sosialisasi Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Tahun 2021 di Aula Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Selasa, 29 Juni 2021.

Sosialisasi yang menyasar para ketua RT, perangkat kelurahan, PKK, dan ketua Posyandu se-Kelurahan Jrebeng Kulon itu bertujuan memberikan informasi dan prosedur sebagai calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sehingga diharapkan terciptanya PMI secara tertib, teratur, dan mandiri, serta mampu meningkatkan produktivitasnya sehingga mendukung penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang berkesinambungan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Setiorini Sayekti yang menjadi pembuka acara sosialisasi mengatakan jika kegiatan tersebut juga dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

BACA JUGA: Cegah Sebaran Covid-19 Pekerja Migran, Dinkes Probolinggo Siapkan Rumah Singgah

"Kualitas layanan petugas antar kerja, baik pada Dinas Tenaga Kerja di kota/kabupaten maupun aparat kelurahan dan aparat kecamatan perlu ditingkatkan dan disamakan kembali persepsinya," ujar pejabat yang akrab disapa Rini ini.

Rini menyebut hal itu penting untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat terutama pencari kerja yang berminat untuk bekerja ke luar negeri atau menjadi calon PNS agar terhindar dari percaloan, penipuan, dan birokrasi yang berbelit-belit atau menjadi pekerja ilegal atau nonprosedural.

Berdasarkan data sistem komputerisasi, jumlah PMI asal Kota Probolinggo tahun 2019 sebanyak 22 orang dan tahun 2020 hanya tiga orang.

Khusus PMI yang pulang dan tercatat di counter Bandara Juanda selama tahun 2020 sebanyak 13.994 orang atau turun sekitar 35 persen.

“Alasan terbanyak PMI dipulangkan karena finish (selesai) kontrak, cuti, sakit, dan majikan bermasalah,” katanya.

Sedangkan PMI Kota Probolinggo yang dipulangkan akibat pandemi Covid 19 mulai April sampai Juni 2021 sebanyak 14 orang.

BACA JUGA: Mudik ke Probolinggo, 53 Pekerja Migran Jalani Karantina

Menyikapi itu, Rini menyampaikan Pemprov Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah meluncurkan program bantuan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi profesi bagi calon PMI mulai tahun 2021.

“Program ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur yang mempunyai minat kuat bekerja ke luar negeri,” ujarnya.

Program bantuan pelatihan dan uji kompetensi bagi calon PMI merupakan yang pertama kali di Indonesia. Disnakertrans Provinsi Jawa Timur mengalokasikan biaya yang bersumber dari APBD Provinsi Jatim Rp7,9 miliar dengan target sasaran 1.500 orang untuk jabatan informal dan 250 orang untuk jabatan formal.

“Informasi dan peluang ini perlu peserta sosialisasikan ke warga agar pengetahuan yang didapat bisa bermanfaat,” katanya.