Sabtu, 09 November 2024 02:00 UTC
Calon Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat saat diwawancarai wartawan, Sabtu 9 November 2024. Foto: Zainal Abidin
JATIMNET.COM, Sampang – Calon Wakil Bupati (Cawabup) Sampang Abdullah Hidayat atau yang akrab disapa Mas Ab menepis isu yang menyebut dirinya terlibat dalam kasus dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi.
Mas Ab menegaskan isu tersebut tidak benar dan sengaja dimainkan pihak-pihak tertentu untuk menciptakan citra negatif terhadap dirinya di tengah masyarakat
"Isu itu tidak benar dan menyudutkan bahkan cenderung fitnah. Saya tidak pernah terlibat dalam kasus tersebut. Bisa dicek dan dibuktikan," katanya kepada wartawan, Sabtu, 9 November 2024.
Ia mengatakan tudingan tersebut hanya strategi politik lawan yang tidak substansial dan juga tidak berdasar.
BACA: Nomor Urut 1 di Pilkada Sampang, Kiai Mamak: Isyarat Kemenangan
Ia percaya masyarakat dapat melihat dengan jelas komitmen dan rekam jejaknya semasa menjabat Wakil Bupati Sampang periode 2019-2024.
"Isu-isu yang dimainkan dan disebarkan oleh pihak lawan di masa kampanye ini tidak akan membuat kami gentar untuk terus berjuang meraih kemenangan bersama rakyat," katanya.
Calon Wakil Bupati (Cawabup) nomor urut 1 ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya atau terpengaruh hoaks dan berita-berita bohong tentang dirinya.
"Kita fokus pada masa depan Sampang yang lebih baik dan saya mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak terbukti. Kabupaten Sampang layak mendapatkan pemimpin yang bekerja dengan integritas dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," ujar Mas Ab.
BACA: Puluhan Tokoh Masyarakat Desa Bancelok Dukung Kiai Mamak-Haji Ab di Pilkada Sampang
Menurutnya, persoalan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kabupaten Sampang relatif mudah untuk dicari akar permasalahannya. Yakni dengan cara memaksimalkan pengawasan distribusi pupuk untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
"Persoalan seperti ini harus segera diselesaikan. Dimana letak masalahnya, kita cari solusinya, tidak harus menunggu momen Pilkada baru dibahas. Kasihan masyarakat petani kalau persoalan seperti ini baru dituntaskan setelah jadi bupati dan wakil bupati," ujar Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sampang itu.