JATIMNET.COM, Jember – DPC PDIP Jember menilai buruknya serapan APBD Jember 2021 tidak lepas dari buruknya perencanaan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Juru bicara DPC PDIP Jember Widarto menyebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Jember tahun 2020 saat akhir masa pemerintahan Bupati Faida yang mencapai Rp842,99 miliar menjadi rekor terburuk Jember. Namun rekor itu terancam pecah lagi dengan SILPA APBD 2021. 

“Ada kemungkinan rekor itu kembali terpecahkan menjadi Rp1 triliun dari SILPA 2021,” ujar Widarto saat menyampaikan catatan akhir tahun partai terhadap kinerja pemerintahan Bupati Hendy yang digelar DPC PDIP Jember, Jumat, 31 Desember 2021. 

BACA JUGA: Serapan Anggaran Minim, DPRD Jember Soroti Kinerja Pemkab

Selain SILPA, PDIP mencatat ada tujuh catatan minus dari pemerintahan Bupati Hendy selama hampir 10 bulan menjabat. Pertama, keterlambatan penyerahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 yang mengakibatkan kualitasnya dinilai buruk oleh PDIP. 

Kedua, keterlambatan bupati mengajukan APBD Perubahan 2021 yang membuat pengajuannya ditolak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Padahal, sejak awal kita sudah mengingatkan. Akibatnya, kita sekarang pakai Perkada APBD 2021 yang memiliki banyak keterbatasan untuk belanja dan ujung-ujungnya SILPA menjadi tinggi,” kata mantan aktivis GMNI Unej ini. 

DPC PDIP Jember juga mengkritik kepemimpinan Hendy yang dinilai kerap melontarkan program di luar perencanaan yang ada di RPJMD. “Padahal, bupati itu kalau mengeluarkan statemen itu memiliki konsekuensi. Seperti kemarin mau mindah pusat pemerintahan, akhirnya untung saja tidak jadi,” tutur Widarto. 

Beberapa poin lain yang dikritik PDIP adalah ditolaknya Raperda Pendidikan Pancasila oleh Gubernur. Raperda tersebut merupakan usulan Fraksi PDIP di DPRD Jember. Begitu juga program pemulihan ekonomi yang dianggap partai berlambang banteng ini hanya sebatas gimick dan miskin program. 

BACA JUGA: Berstatus Terpidana Korupsi, ASN Pemkab Jember Ikuti Pelantikan

“Kami sebagai satu-satunya partai yang secara tegas menyatakan berada di luar pemerintahan akan terus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang kami anggap tidak prorakyat,” kata Widarto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Jember ini. 

Di DPRD Jember, Fraksi PDIP memiliki tujuh kursi dan menjadi partai terbesar kedua bersama Fraksi  Partai NasDem. Adapun fraksi terbesar adalah PKB dan Gerindra yang sama-sama delapan kursi. Di Pilkada Jember 2020 lalu, PDIP bersama PKB dan partai menengah lain mendukung pasangan calon yang kalah.

Sedangkan Hendy dan wakilnya, Firjaun, didukung Gerindra dan NasDem serta beberapa partai lain. Pasca Pilkada, PDIP menjadi satu-satunya partai di DPRD Jember yang menyatakan sikap sebagai oposisi.