JATIMNET.COM, Jember – Sejumlah fraksi di DPRD Jember menyoroti kinerja birokrat di bawah kepemimpinan Bupati Jember Hendy Siswanto. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember yang digelar Selasa, 9 November 2021. Paripurna beragendakan pandangan fraksi-fraksi menanggapi nota pengantar R-APBD 2022 yang dibacakan bupati sehari sebelumnya. 

Fraksi PKS misalnya, meminta bupati berani bertindak tegas terhadap sejumlah dinas yang dinilai kinerjanya masih lambat. Fraksi partai pendukung Hendy-Firjaun di Pilkada lalu ini juga  meminta  bupati segera menunjuk pejabat definitif hasil lelang jabatan.

Sebab, dinas yang diisi Pelaksana tugas (plt) terbukti selama ini tidak efektif bekerja. Hal ini terlihat dari masih minimnya serapan anggaran APBD 2021  hingga menjelang akhir tahun. 

BACA JUGA: Terkait Honor Pemakaman Covid-19, Bupati Jember Janji Evaluasi

“Fraksi PKS selalu se-iya sekata untuk menyukseskan program bupati. Tetapi kami prihatin, dukungan masyarakat belum diwujudkan maksimal, yang terlihat dari masih besarnya SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) APBD 2021 ini,” ujar juru bicara Fraksi PKS Mangku Budi Heri Wibowo. 

Kritik senada juga disampaikan Fraksi PKB yang menilai masih banyak visi misi bupati-wabup yang belum bisa diimplementasikan secara optimal. “Fraksi PKB menilai slogan sinergi, akselerasi, dan kolaborasi dari bupati masih jauh panggang dari api. Sejumlah kontroversi yang viral di media sosial juga tidak lepas dari masalah in,” ujar juru bicara Fraksi PKB Mufid saat membacakan pandangan umumnya. 

BACA JUGA: Lantik 13 Pejabat Definitif Jember, Bupati Hendy Tetapkan Plt Kepala BPBD Jadi Staf Ahli

Masih kerapnya pemerintahan Bupati Hendy didera persoalan, menurut Fraksi PKB, juga disebabkan kinerja anak buah yang belum maksimal. “Kami menagih janji para pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4 untuk bekerja keras melayani rakyat. Fraksi PKB juga menilai persoalan penanganan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI-AKB) di Jember masih belum menjadi prioritas di RAPBD 2022, yang itu terlihat dari perencanaan program yang belum spesifik,” tutur partai yang di Pilkada lalu menjadi lawan Hendy-Firjaun ini. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengapresiasinya. “Teman-teman fraksi mengingatkan kami agar birokrasi bisa berlari lebih cepat sehingga lebih terukur pencapaiannya,” tutur Hendy. 

Terkait minimnya serapan anggaran di 2021, Hendy juga mengakui hal itu terkait kinerja bawahannya yang belum optimal. Dan tidak selalu terkait “warisan masalah” pemerintahan sebelumnya. Hal itu akan menjadi evaluasi di tahun anggaran berikutnya. 

“Jadi tidak ada alasan lagi di tahun 2022 nanti dikaitkan dengan persoalan lama,” kata Hendy.