Logo

Calo PPPK Diduga Mulai Menebar Umpan di Ponorogo, Rp 40 Juta per Orang

Reporter:,Editor:

Kamis, 04 August 2022 07:00 UTC

Calo PPPK Diduga Mulai Menebar Umpan di Ponorogo, Rp 40 Juta per Orang

Guru lolos PG seleksi PPPK saat menggelar istigosah bersama di Masjid Agung Ponorogo. Foto: Gayuh/Dokumen

JATIMNET.COM, Ponorogo – Meksi penerimaan atau tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum ada pengumuman pasti, namun sejumlah calo atau makelar PPPK mulai menebar umpan untuk mencari korban. 

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, menurutnya saat ini ada puluhan tenaga pendidik yang sudah diming-imingi untuk dipastikan lolos seleksi PPPK dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang.

Padahal mereka yang ditawari untuk diloloskan adalah tenaga pendidik yang sebelumnya mengikuti tes seleksi PPPK tahun 2021 dan lolos Passing Grade (PG). 

“Karena itu didengar oknum tertentu, dimanfaatkan seakan-akan mereka bisa menjamin lolos PPPK dengan berbagai cara,” ungkap Sunarto, Kamis 4 Agustus 2022.

Baca Juga: 341 Guru Ponorogo Diprioritaskan Masuk PPPK

Menurut data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ponorogo, saat ini ada 341 tenaga pendidik atau guru terdata telah lolos PG namun belum mendapatkan formasi.

Dari jumlah tersebut ketika akan ada seleksi PPPK pada tahun 2022 ini maka akan diprioritaskan untuk lolos. "Sudah ada yang membayar mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 40 juta,” ujar Narto. 

Narto menghimbau kepada masyarakat agar jangan tergiur dengan berbagai tawaran untuk diloloskan seleksi PPPK dengan memberikan sejumlah uang. Apalagi dengan memberikan jaminan seperti ijasah asli maupun jaminan lain agar bisa diloloskan seleksi PPPK. 

“Kepada masyarakat jangan mudah memberikan dokumen penting kepada siapapun yang blm dikenal atau tidak bisa dipertanggungjawabkan,” imbuh Narto. 

Sementara, Sekda Ponorogo Agus Pramono, saat dikonfirmasi belum mengetahui secara pasti akan kebenaran berita tersebut. Pihaknya juga baru mendapat kabar tersebut dari DPRD dan akan segera melakukan kroscek kebenarannya. "Masih akan kita dalami dulu benar atau tidaknya informasi tersebut,” pungkas Agus.