JATIMNET.COM, Probolinggo - Ratusan buruh pabrik pengolahan kayu PT Mandiri Jaya Sukses Indo (MJS) Probolinggo, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Kamis 17 Desember 2020.

Aksi dilakukan buruh dengan membentangkan poster bernada protes atas sikap Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, yang dinilai merugikan para buruh.

Koordinator aksi, Tomi Angga Widiatmoko mengatakan, aksi demo para buruh bermaksud meminta klarifikasi Komisi IV DPRD atas statementya saat kunjungan kerjanya ke PT MJS, pada 25 November lalu.

"Atas statemenya yang menyebut  pabrik 'nakal' dan ilegal, membuat pimpinan kami tersinggung dan menutup investasinya di Kabupaten Probolinggo,” ujar Tomi.

BACA JUGA: Buruh dan Pengusaha Tanggapi Berbeda Soal Kenaikan UMK 2021

Menurutnya apa yang dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, membuat sekitar 400 buruh pabrik kini menganggur. Itu terjadi, setelah PT MJS memilih menutup investasinya.

"Kalo memang ada kekurangan pihak pabrik, seharusnya dewan membina, bukan bersikap demikian. Semuanya tergantung komunikasi, jangan akhirnya buruh yang dikorbankan,” ia menegaskan.

Aksi demo yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB itu, kemudian ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim.

Kepada para buruh, Lukman berjanji segera membicarakannya bersama pimpinan dewan dan komisi. Termasuk musyawarah bersama kedua belah pihak, baik pimpinan Komisi IV DPRD dan PT MJS.

BACA JUGA: Buruh Pertanyakan Komponen Kenaikan UMP Jatim 2021

Terkait kunjungan Komisi IV DPRD ke PT MJS, Lukman menjelaskan, itu dilakukan karena adanya laporan jika PT MJS belum menyelesaikan beberapa permasalahan ketenagakerjaan, salah satunya soal BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi kunjungan kemarin, terkait bagaimana para buruh ikut BPJS, serta bisa dibayar sesuai UMR Kabupaten Probolinggo. Itu yang akan kami bicarakan nantinya, bersama pemilik MJS agar semuanya enak dan makmur,"jelas politisi PKB tersebut.

Sekadar informasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT MJS telah berlangsung per hari ini dan diperkirakan terjadi hingga akhir tahun mendatang. Disinyalir bakal ada sekitar 1.200 buruh, terancam menganggur akibat pemutusan hubungan kerja tersebut.