Rabu, 24 August 2022 23:40 UTC
no image available
JATIMNET.COM, Surabaya-Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono angkat bicara mengenai adanya usulan dari legislatif agar Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaran Pendidikan (BPOPP) bisa dibulatkan 12 bulan.
Selama ini Pemprov Jatim menganggarkan BPOPP hanya sembilan bulan dalam satu tahun anggaran.
"Ini kan sudah dibahas dalam rapat Badan Anggaran (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dan sudah ada kesepakatan dalam rancangan KUA PPAS tahun 2023," ujarnya, Rabu 24 Agustus 2022.
Ia menyampaikan, penambahan BPOPP akan ada konstalansi anggaran untuk menutup tunda salur atau kurang bayar. Tentu itu akan berpengaruh pada anggaran 2024.
Tunda salur yang dimaksud adalah bagi hasil pajak untuk 38 kabupaten/kota senilai Rp 2,7 triliun. Pembayarannya, kata dia, akan dimulai tahun ini dengan menggunakan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
"Pembayaran itu kita mulai tahun ini. Dari total Rp 2,7 Triliun yang harus kita tutup Rp 2,2 Triliun. Harapannya agar tahun berikutnya tidak terlalu tinggi pembayarannya," katanya.
Sebenarnya, kata Adhy, ada usulan yang lebih menarik selain penambahan anggaran BPOPP, yakni pemberian berdasarkan lembaga bukan perorangan. Pun demikian, tetap akan ada evaluasi kembali mengenai BPOPP yang dianggarkan 9 bulan.
Terlepas dari itu, Adhy menyebut, anggaran pendidikan di Jatim sudah melebihi 20 persen dari APBD sesuai ketentuan pemerintah.
“Sedangkan Jatim sudah mencapai 27 persen. Artinya ini sudah lebih. Ini bukan karena APBD yang tidak mampu, tapi memang ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, seperti belanja pegawai," ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra Rohani Siswanto meminta TAPD mencermati anggaran BPOPP yang setiap tahun hanya dianggarkan selama 9 bulan saja. Sedangkan satu tahun ada 12 bulan.
"Kami minta ditahun 2023 nanti untuk dihitung Kembali agar dapat dianggarkan secara penuh selama 12 bulan," katanya.
Rohani mengatakan BPOPP adalah program unggulan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam nawa bhakti satya khususnya jatim Cerdas dan sehat. Apalagi urusan Pendidikan merupakan urusan wajib.
“Gerindra tidak ingin kinerja dan nama baik gubernur kita yang sudah begitu baik dimata masyarakat ternodani di akhir masa jabatannya nanti hanya karena ketidakcermatan OPD dan TAPD," jelasnya.