JATIMNET.COM, Situbondo – Bupati Situbondo, Karna Suswandi memaparkan program kesehatan gratis bagi warga miskin. Hal ini disampaikan saat menghadiri acara pelantikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Situbondo periode 2021-2024, di pendopo amukti praja Situbondo, Sabtu, 12 Maret 2022.

Pelayanan Kesehatan berbasis digital KTP elektronik itu bernama Sehati (Sehat Gratis) yang menjadi program unggulan di Kabupaten Situbondo.

Karna Suswandi meminta dukungan para dokter agar pelayanan program Sehati berjalan optimal. Ia juga meminta pihak rumah sakit tak lagi menggunakan uang jaminan bagi pasien yang belum menyelesaikan administrasi bukti pembayaran saat hendak pulang.

Baca Juga: Program Kesehatan Gratis di Gresik Butuh Anggaran Tambahan

“Saya masih dapat keluhan dari masyarakat adanya pasien diminta uang jaminan karena belum menyelesaikan administrasi saat akan pulang. Kejadian semacam ini jangan sampai terulang lagi meski itu hanya untuk kebutuhan administrasi,” terangnya.

Karna Suswandi menambahkan, program Sehati sudah berbasis digital untuk memudahkan pasien miskin berobat  di rumah sakit. Tahun ini, Pemkab menganggarkan Rp 24 miliar untuk program kesehatan gratis bagi warga miskin, terdiri dari Rp. 14 miliar untuk pembayaran BPJS sebanyak 30 ribu warga miskin, serta Rp 10 miliar untuk program Sehati.

“Program Sehati ini berbasis digital bagi warga miskin yang tidak tercover melalui program KIS (Kartu Indonesia Sehat) pemerintah pusat, maupun program BPJS yang sudah dibayar pemkab Situbondo, ” ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Situbondo akan Bangun Jembatan Darurat Penghubung Dua Desa di Pegunungan

Menurut Karna Suswandi, program Sehati sudah banyak dimanfaatkan warga miskin karena tidak ribet, karena pasien  yang mau berobat cukup menunjukan KTP elektronik. Pada tahun 2021 lalu, ada 1. 311 (periode Juni-Desember 2021) warga miskin memanfaatkan program Sehati tersebut.

“Program Sehati ini baru diluncurkan pada pertengahan awal kepemimpinan saya. Jadi pasien mulai memanfaatkan  program layanan Sehati sejak Juni 2021. Kembali saya jelaskan bahwa masalah administrasi itu hanya berupa bukti pembayaran untuk SPJ pihak rumah sakit ke Dinas Kesehatan kalau pasien menghabiskan biaya pengobatan sekian juta,” tuturnya.

Di sela itu, Bupati Karna Suwandi juga menyampaikan diharapkan masyarakat ikut berperan serta supaya tidak membeli ataupun mengedarkan rokok ilegal. Apalagi saat ini adanya program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.  (ADV/Inforial)