JATIMNET.COM, Surabaya – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM UNAIR) menegaskan pentingnya menjaga independensi gerakan mahasiswa dan kebebasan menyampaikan pendapat dalam berkomunikasi dengan aparat penegak hukum.

Penegasan itu disampaikan melalui siaran pers pada 21 Oktober 2026 setelah Presiden BEM UNAIR, M. Rizqi Senja Virawan, menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Kapolda Jawa Timur pada 20 Oktober 2026.

Dalam pernyataannya, BEM UNAIR menilai komunikasi antara aparat dan mahasiswa perlu berlangsung secara terbuka dan setara. Organisasi tersebut juga menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan profesional dan transparan dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

BEM UNAIR menyampaikan sejumlah poin sikap, antara lain mengajak mahasiswa menjaga ketenangan, solidaritas, dan kejelasan informasi. Organisasi itu juga meminta agar hak-hak mahasiswa dihormati serta ruang dialog tetap terbuka tanpa menghilangkan independensi gerakan mahasiswa.

“Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi ruang bagi keberanian berpikir, kebebasan bersuara, dan kekuatan kolektif untuk memperjuangkan kepentingan publik,” demikian pernyataan BEM UNAIR dalam penutup siaran persnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah BEM UNAIR menyebut Rizqi merasa tertekan menghadiri kegiatan silaturahmi Kapolda Jatim. Menurut organisasi itu, Rizqi khawatir ketidakhadirannya dapat menimbulkan persoalan lanjutan setelah menjalani pemeriksaan polisi.

Di sisi lain, Polda Jatim membantah adanya pemaksaan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyatakan hasil pengecekan internal tidak menemukan pemaksaan dan menjelaskan bahwa undangan dikirim melalui WhatsApp.

Polda Jatim juga menyebut kegiatan silaturahmi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan kritik kepada Kapolda. Kepolisian menyatakan terbuka untuk mengklarifikasi perbedaan persepsi mengenai komunikasi sebelum acara berlangsung.

Perbedaan keterangan antara BEM UNAIR dan Polda Jatim tersebut menempatkan keterbukaan komunikasi sebagai salah satu persoalan penting dalam hubungan aparat dengan mahasiswa. BEM UNAIR menekankan perlindungan kebebasan berpendapat dan independensi organisasi, sedangkan Polda Jatim menyatakan kegiatan itu ditujukan untuk membuka dialog dengan kalangan mahasiswa.