JATIMNET.COM, Surabaya – Pembahasan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021 masih berlangsung alot. Baru beberapa daerah yang memasukkan besaran kenaikan. 

Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur pekerja, Ahmad Fauzi, mengapresiasi sejumlah Bupati dan Wali Kota yang telah mengusulkan kenaikan besaran UMK 2021. Namun, ia juga prihatin terhadap kepala daerah yang tidak mengusulkan kenaikan.

Beberapa kabupaten dan kota yang mengusulkan kenaikan UMK di antaranya Kabupaten Lamongan, Probolinggo, Malang, dan Bojonegoro. "Masih ada banyak yang tidak mengusulkan naik," ujar Fauzi, Selasa, 17 November 2020. 

BACA JUGA: Alasan Menaker Menetapkan Upah Minimum 2021 Tak Naik

Fauzi tidak menyebut rinci mana saja daerah yang tak mengusulkan kenaikan UMK. Menurutnya, di wilayah Ring 1 seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Kabupaten/Kota Mojokerto tak mengusulkan kenaikan UMK. Sedangkan untuk Gresik tak disebutkan apakah mengusulkan kenaikan UMK atau tidak. 

"Untuk itu, kami akan menunggu sampai Kamis (19 November 2020). Kami memahami, Bupati/Wali Kota yang belum mengusulkan, betapa ruwetnya dan alotnya pembicaraan Dewan Pengupahan untuk menelurkan satu angka," katanya. 

Fauzi meyakinkan Dewan Pengupahan baik dari unsur pekerja maupun pengusaha akan mencarikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

BACA JUGA: Gubernur Jatim Putuskan UMP Naik Rp 100 Ribu

"Kami akan mencarikan rumusan yang terbaik guna membangun solusi yang terbaik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan pekerja, tetapi dunia usaha juga tetap bisa eksis di tengah pandemi Covid-19 ini," katanya. 

Saat ini, Dewan Pengupahan terus mematangkan pembahasan besaran UMK. Sejauh ini Dewan Pengupahan Jawa Timur telah menuntaskan dua hari sidang pembahasan usulan UMK yang sudah masuk.

"Kami akan tetap finishing nilai UMK meski sudah dua hari sidang di Trawas (Mojokerto). Nanti kami lanjutkan di sidang berikutnya, insya Alah Jumat besok, seberapa besar kenaikan yang akan kami usulkan kepada Gubernur," katanya.