Bawaslu Terima Seribuan Laporan Pelanggaran Pemilu Melalui Medsos

JATIMNET.COM, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu telah menerima 1990 laporan berkaitan dengan pelanggaran Pemilu Serentak 2019 melalui media sosial. Laporan tersebut terhitung hingga Februari 2019

Hasil pantauan itu berdasarkan pencarian melalui mesin AIS Kominfo serta laporan yang masuk ke Bawaslu. Pada masa tenang ini, Bawaslu kembali mengharapkan semua platform media sosial bisa bekerja sama dengan baik untuk segera menindaklanjuti hasil temuan dan penyelidikan dengan menurunkan iklan kampanye peserta Pemilu.

“Kami meminta juga kepada platform media sosial untuk menurunkan konten organik atau tagar yang memuat rekam jejak, citra diri peserta pemilu, hingga dukungan terhadap peserta pemilu,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam laman Kementerian Kominfo, Sabtu 13 April 2019.

BACA JUGA: Pengendalian Iklan Kampanye Politik Tak Batasi Kebebasan Berekspresi

Penanganan konten iklan Pemilu yang dilakukan Kementerian Kominfo, Bawaslu dan platform media sosial sebelumnya pernah berlangsung selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2018 lalu.

Menurut Fritz Siregar, makna iklan kampanye yang beredar di media sosial sudah disepakati Kementerian Kominfo dan Bawaslu. Kesepakatan itu mencakup acuan dan rambu-rambu yang dilarang pada masa tenang melalui iklan kampanye di dunia siber.

“Iklan kampanye adalah yang memuat rekam jejak, citra diri peserta pemilu dan atau bentuk lainnya yang mengarah pada kampanye yang akan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu,” ujar Fritz Siregar.

Pada masa tenang yang terhitung sejak Minggu 14 April 2019 pukul 00.00 akan terus dipantau oleh Tim AIS Kementerian Kominfo bersama Bawaslu.

BACA JUGA: Pemberitaan Hasil Survei Pemilu di Masa Tenang Terancam Pidana

Seluruh platform media sosial harus menaati dan mengikuti aturan mengenai masa tenang pemilu untuk tidak mempromosikan iklan-iklan kampanye para peserta pemilu.

Surat Edaran mengenai hal ini pun telah dikirimkan Bawaslu kepada seluruh platform media sosial.

“Ada beberapa hal yang kami minta untuk dijadikan perhatian untuk seluruh platform agar dapat dipatuhi. Kami meminta kepada seluruh platform agar tidak menyebarkan iklan kampanye pada masa tenang. Tidak ada iklan politik pada masa tenang dan pada masa pemungutan suara,” jelas Fritz Siregar.