JATIMNET.COM, Jember – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kerja nyata bagi umat dan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dorongan terhadap pemerintahan yang bersih, kepedulian terhadap lingkungan, serta penguatan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Jember.

Ketua DPC PPP Jember, KH Madini Farouq, mengatakan PPP berkomitmen mendorong terwujudnya clean government atau pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurutnya, nilai kebersihan tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan dan perilaku politik.

“PPP mendorong pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kebersihan itu bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kebersihan dalam pemerintahan dan dalam bersikap,” ujar Gus Mamak, sapaan akrabnya di sela-sela acara tasyakuran Hari Lahir (Harlah) PPP yang ke 53 tahun yang digelar di Pantai Papuma, pada Minggu, 11 Januari 2026.

BACA: PPP Jember Pilih Pantai Papuma untuk Tasyakuran Harlah ke-53, Ini Alasannya

Ia menegaskan, prinsip kebersihan merupakan bagian dari nilai politik PPP sebagai partai Islam. Oleh karena itu, PPP ingin memastikan nilai tersebut terimplementasi dalam setiap kebijakan publik.

Selain mendorong clean government, PPP Jember juga berkomitmen memperjuangkan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pelestarian lingkungan. KH Madini menilai, potensi alam Kabupaten Jember yang besar harus dijaga agar tidak rusak akibat eksploitasi berlebihan.

“Kami akan mengusulkan dan mendorong anggaran yang peduli lingkungan. Jangan sampai kondisi alam Jember yang bagus ini rusak karena kerusakan lingkungan, baik akibat industri maupun faktor lainnya,” tegasnya.

Di sisi lain, komitmen PPP Jember juga diwujudkan melalui kerja-kerja legislasi di parlemen daerah. Ketua Fraksi PPP DPRD Jember, Ikbal Wilda Fardana, menjelaskan bahwa Fraksi PPP menjalankan fungsi legislasi untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, khususnya kelompok petani.

“Salah satu yang sudah kami perjuangkan adalah Peraturan Daerah tentang Perlindungan Petani di Kabupaten Jember. Ini bagian dari fungsi legislasi yang kami jalankan di DPRD,” kata politikus 35 tahun ini.

Menurut Ikbal, Perda Perlindungan Petani menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap petani sebagai salah satu sektor penopang perekonomian daerah.

 

Selain itu, Fraksi PPP DPRD Jember juga terlibat dalam pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah lainnya yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

“Masih ada beberapa perda lain yang masuk dalam Prolegda dan terus kami kawal. Ini merupakan komitmen berkelanjutan Fraksi PPP untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” tambahnya.

Melalui sinergi antara struktur partai dan perwakilan di parlemen, PPP Jember berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, baik melalui dorongan kebijakan eksekutif maupun penguatan legislasi di DPRD Kabupaten Jember.