Bappeko Surabaya Targetkan Tahun Ini RPJMD Tercapai 80 Persen

Khoirotul Lathifiyah

Jumat, 10 Mei 2019 - 21:50

JATIMNET.COM, Surabaya – Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya menargetkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya pada 2019 ini terealisasi 80 persen.

“RPJMD lima tahun itu sampai 2021. Di tahun 2019 ini targetnya terealisasi 80 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi saat diwawancarai usai rapat dengan di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Jumat 10 Mei 2019.

Ia mengatakan realisasi tersebut juga bergantung dengan pihak lain. Seperti program sertifikasi yang tergantung dengan pemerintah pusat. “Harus ada evaluasi, apakah akan dikurangi jumlahnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, keberhasilan program-program Wali Kota SurabayaTri Rismaharini nanti juga bisa diketahui dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) wali kota yang terpenuhi apa saja dari rencana program lima tahun tersebut.

BACA JUGA: Surabaya: Membangun Kota, Membangun Manusia

Eri juga menjelaskan terdapat kurang lebih sepuluh program yang belum terpenuhi. Dari sepuluh program tersebut dari Pemkot sendiri sudah terselesaikan, namun tergantung dari pihak luar Pemkot.

Ia mencontohkan seperti pembebasan tanah yang masih butuh penetapan lokasi. Setelah itu, timnya bukan dari Pemkot tetapi dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan membutuhkan kecepatan BPN meskipun masih satu tim dalam pembebasan tanah.

“Ini masih kulitnya, setelah itu baru sama teman-teman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti Musrebang, kenapa tidak konek ? Tadi saya sampaikan harusnya satu lewat RT/RW, Lurah, sehingga terkontrol betul terpenuhi atau tidak terpenuhi,” ucapnya.

Dari Musrenbang, Reses, dan lainnya, Eri mengatakan, dengan aturan yang baru dari reses dewan akan dijadikan masukan di dalam musrembang. Sehingga, nanti akan ditentukan oleh RT/RW, masyarakat setempat terkati program yang lebih diprioritaskan.

BACA JUGA: Penataan Kawasan Ampel Lamban, DPRD Panggil Bappeko dan Disparta

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, terdapat tiga isu yang dibahas dengan Bappeko. Pertama mengenai pengangguran di Surabaya. Sebab, setiap kali anggota dewan melakukan reses, pertanyaan pengangguranlah yang kerap ditanyakan.

“Dan selalu hal yang sulit kami jelaskan adalah kebijakan Pemkot Surabaya untuk mengatasi pengangguran.  Karena selama ini tidak ada skema komprehensif terhadap pengangguran. Korbannya juga tinggi. Lapangan pekerjaan tersebar oleh kaum urban,” kata dia di ruangan Komisi A DPRD Surabaya.

Kedua, kemiskinan. Legislatif menemukan adanya kesenjangan data kemiskinan pusat dan daerah. Misalnya, penerima kebijakan-kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang masih belum menyentuh warga yang tidak mampu dan tidak merata. Dan ketiga, mengenai infrastruktur, mengatasi banjir yang masih ada di Surabaya.

Baca Juga

loading...