JATIMNET.COM, Ponorogo - Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Darussalam Gontor Kampus 2 di Desa Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, akhir-akhir ini menjadi penyumbang confirmed Covid-19 dari kalangan santri. Hal itu kini menjadi perhatian pemerintah, seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan daerah Ponorogo, yakni Bupati Ipong Muchlissoni.

Para Forkopimda Pemprov Jatim maupun Ponorogo langsung mengecek pondok. Selain itu juga memberikan bantuan setelah 11 santri Gontor menjadi pasien confirmed Sars CoV-2 atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan jika saat ini kita membutuhkan partnership yang kuat dan gotong-royong yang makin luas. Ia mengajak untuk saling memberikan penguatan, saling mengisi, saling mencoba menyelesaikan masalah.

“Kami sowan ke seluruh masyayikh pondok Gontor ini bagaimana mencari solusi terbaik bergotong royong mencari solusi tercepat dan terbaik dan paling efektif untuk menghadapi masalah ini,” kata Khofifah, Jumat 10 Juli 2020.

BACA JUGA: Kasus Confirm di Ponorogo Bertambah, Enam Santri Gontor Terpapar Covid-19

Ia menuturkan pandemi COVID-19 ini dialami 216 negara di dunia, pertumbuhan ekonomi terkoreksi di semua negara. Semua hal yang terkait dengan penguatan sumber daya manusia (SDM), oleh PP Gontor menjadi tanggung jawab bersama untuk saling memberikan penguatan support.

“Kita bawa 1500 rapid test kemudian tenaga kesehatan, komandannya Dinkes Ponorogo, nakes dari pak kapolda dan pangdam, ketika siap melawan COVID-19, jatim gotong royong melawan COVID-19,” tutur Khofifah.

Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan gotong-royong jadi penting karena kita tidak bisa sendiri. Seluruh stake holder terutama pentahelic, harus bersatu padu melawan Covid-19. Bagaimana agar tidak sampai meluas, maka format penanganan dengan melakukan penyekatan, pembatasan dan isolasi harus dilakukan.

“Ini sudah dilakukan SOP berjalan dengan baik seperti yang diumumkan ponpes Gontor 2,” imbuh Khofifah.

Terkait dengan keberadaan mobil PCR milik Pemprov Jatim apakah perlu didatangkan, menurutnya itu semua tergantung dari permintaan pemerintah daerah. “Kalau pak Bupati merasa dibutuhkan ya mobil itu bisa digerakkan,” pungkas Khofifah.