JATIMNET.COM, Surabaya – Sejumlah kepala sekolah berkeluh kesah. Mereka berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak terlalu gencar mensosialisasikan program Pendidikan Gratis Berkualitas (Tistas). 

Beberapa pihak khwatir, program Tistas bisa menjadi buumerang bagi sekolah. Hal itu terungkap saat Komisi E DPRD Jawa Timur inspeksi mendadak ke SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Jumat, 3 Januari 2020. 

Kepala Sekolah SMKN Pungging Mojokerto Harol Kristianto mengatakan bantuan dari Pemprov melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelengaraan Pendidikan (BPOPP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum ideal untuk mewujudkan peningkatan kompetensi, karakter, dan kewirausahawan.

Bantuan yang dinilai kurang ini membuat pihak sekolah bersama komite sekolah masih meminta sumbangan kepada siswa. "Kalau SMA/SMK tak boleh minta sumbangan, ya tolong direvisi SE Gubernur itu atau BPOPP dinaikkan supaya ideal," ujar Harol melalui siaran pers yang diterima Jatimnet.com. 

BACA JUGA: Pemprov Jatim Cairkan Dana Pendidikan Gratis Berkualitas Rp 238,06 Milliar

Hal yang sama dikatakan Kepala Sekolah SMAN 1 Mojosari Ibnu Mudzakir. Menurutnya, berdasarkan hasil survei rasio ideal biaya personal siswa selama setahun kisaran Rp4 juta per siswa. Sementara, BOPP hanya sekitar Rp1,2 juta setahun dan BOS Rp1,4 juta setahun.  

"Dengan biaya sebesar itu memang bisa jalan tapi jalan di tempat, bukan sampai menyentuh mutu pendidikan. Makanya, kami minta istilah SPP Gratis dihilangkan saja," kata Ibnu. 

Selain soal besaran BPOPP yang dinilai kurang, para kepala sekolah SMA/SMK di Mojokerto juga banyak yang mengeluhkan ketidakjelasan petunjuk teknisnya. Padahal sekolah membutuhkannya untuk mengetahui batasan penggunaan anggaran tersebut. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Artono mengaku telah mendengar seluruh masukan terkait penyelenggaraan pendidikan khususnya pelaksanaan program double track di SMA dan program Tistas. 

"Kami berharap para pemangku pendidikan di Mojokerto berorientasi agar para lulusan SMA, lebih khusus lulusan SMK bisa siap kerja atau menjadi wiraswasta, agar bonus demografi yang terjadi di Jatim tidak menjadi masalah baru," kata Artono. 

Seluruh keluhan akan menjadi masukan dan evaluasi untuk menyusun program kerja ke depan. Pihaknya bakal membawanya ke rapat komisi dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. 

Terlepas dari permasalahan program Tistas, Artono berharap para siswa SMK saat magang dapat diarahkan ke perusahaan yang bonafit, agar kompetensi mereka bisa meningkat. 

BACA JUGA: Program Pendidikan Tistas Pemprov Jatim Diharapkan Bisa Turun Per Bulan

Tetapi, ia mengingatkan agar sekolah tidak hanya terlena mengejar sertifikasi, penghargaan atau piala semata. Harus diperhatikan betul setelah kelulusan. "Sebab sudah banyak fakta mereka yang pernah mengukir prestasi hingga tingkat internasional tidak jadi apa-apa karena kurang mendapat apresiasi dari pemerintah," katanya. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim lainnya, Hikmah Bafaqih, menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada, lulusan SMK di Jatim banyak yang menganggur. Hal itu harus dicarikan solusi secepatnya. Bahkan kalau perlu para guru memberikan pendekatan personal dengan menjadikan siswa sebagai subyek pendidikan.       

"Harapannya, pihak sekolah bisa melakukan mapping (pemetaan) mana siswa berpotensi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi enterpreneur (pengusaha)," kata Hikmah.