JATIMNET.COM, Jember - Bantuan beras berukuran 50 kilogram untuk warga terdampak Covid-19 dari Pemerintah Kabupaten Jember mendapat sorotan dari DPRD setempat, setelah diperbincangkkan di media sosial Facebook.

Pasalnya, beras yang murni bantuan dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog itu terdapat gambar Bupati Jember, dr Faida bersama Wakil Bupati, Drs. KH. A. Muqit Arief.

DPRD Jember melakukan sidak ke gudang Bulog menemukan ratusan karung beras yang disablon bergambar foto Bupati-Wabup Jember. Saat itu, para anggota dewa minta kepada petugas dari Perum Bulog agar beras dikemas ulang.

"Total ada 50,3 ton beras milik Bulog, namun sudah tersalurkan sebanyak sekitar 46 ton. Sisanya kita minta diganti agar tidak ada kapitalisasi politik di atas bencana penderitaan masyarakat," kata Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi saat dikonfirmasi pada Rabu, 29 April 2020.

BACA JUGA: ODP Jember Mudik ke Sampang Terjaring PSBB di Surabaya, Disuruh Putar Balik

Sementara, Kepala Perum Bulog Cabang Jember, Jamaludin, membenarkan bantuan tersebut sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah pusat. Pihak Bulog sebenarnya sudah memiliki karung beras sendiri. 

Namun Pemkab Jember meminta agar karung beras diganti, berupa karung dari Pemkab dengan gambar bupati-wabup. "Kita tidak ikut campur untuk kemasan, itu kewenangannya bupati untuk penyampaian ke masyarakat. (Karung bulog) ya ada sih, di gudang, tidak terpakai," ujar Jamaludin.

Beras tersebut dititipkan di gudang Bulog, atas permintaan Pemkab Jember. Namun distribusi dilakukan oleh pemkab. "Karena Pemkab tidak punya gudang, jadi dititipkan ke kami. Kita cuma membantu (tempat) saja. Pengepakan oleh mereka," terang Jamaludin.

Perum Bulog Cabang Jember enggan berpolemik terkait tudingan politis. Sebab, Bulog Jember hanya menjalankan ketentuan dari pusat, untuk memberi bantuan atas permintaan setiap kabupaten/kota.

BACA JUGA: Cegah Mudik dan Covid, 12 Kereta Daops 9 Jember Berhenti Operasi

"Sebenarnya kita hanya membantu untuk keperluan masyarakat saja. Mereka (pemkab) minta tolong lewat surat ke kami. Tidak mungkin kami tidak membantu. (Soal politisasi ) Sebaiknya tanya ke bupatinya, kita tidak sampai ke sana kewenangannya," kata pria asal Jakarta ini.

Mengacu pada peraturan Menteri Sosial, lanjut Jamaludin, seluruh kabupaten/kota mendapatkan jatah bantuan beras sebanyak 100 ton pertahun, jika terjadi kondisi bencana alam/non-alam seperti pandemik Covid-19 saat ini. 

"Tidak hanya Jember yang dapat, semua kabupaten/kota di Indonesia. Dari kuota itu, Jember mendapat 99,8 ton," papar pria asal Jakarta ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Jember, Gatot Triyono menilai, penempelan foto bupati-wabup pada kemasan beras bantuan dari pemerintah pusat, tidak melanggar aturan.

"Insyaallah tidak ada aturan yang dilanggar. Prosesnya sudah sesuai semua dengan Permensos (peraturan Menteri Sosial). Itu kan gambarnya tidak hanya bupati, tapi juga ada gambar wabup dan logo pemkab," ujar Gatot.

BACA JUGA: Dianggap Bukan Warga Jember, GTT Diberi Honor Tak Layak

Penempelan foto bupati beserta wakilnya, menurut Gatot, juga dilakukan di semua kegiatan dan program Pemkab Jember, sejak awal Faida menjabat bupati. Hal itu tidak terkait dengan tujuan politis.

"Selama ini memang selalu ada logo pemkab, foto bupati-wabup. Semua kegiatan Pemkab selalu ada. Tujuannya sebagai lambang saja mas. Apakah berdekatan dengan politik, saya tidak tahu," papar Gatot.

Sejauh ini, Pemkab juga belum bersikap terkait permintaan dewan agar seluruh bantuan yang ada logo gambar bupati-wabup untuk diganti. "Belum ada tanggapan (dari bupati)," Gatot memungkasi.

Hingga berita ini ditulis, Faida tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi Jatimnet.com melalui Whatsapp.