Sidang PHPU di MK

Bambang Widjojanto Klaim Perolehan Suara Prabowo-Sandiaga 52 Persen

David Priyasidharta

Jumat, 14 Juni 2019 - 14:53

JATIMNET.COM, Jakarta - Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mengklaim perolehan suara pasangan nomor urut 02 sebanyak 68.650.239 atau 52 persen, sementara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin 63.573.169 atau 48 persen.

"Bahwa data yang benar setidak-tidaknya adalah sebagai berikut, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin adalah 63.573.169 atau 48 persen sedangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjumlah 68.650.239 atau 52 persen," tutur Bambang dalam argumentasi kualitatif yang dibacakannya pada sidang perdana di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Komisi Pemilihan Umum (RI) sebagai termohon dikatakannya telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, yani Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin 85.607.362 atau 55,5 persen dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno suaranya 68.650.239 atau 44,5 persen.

BACA JUGA: Pimpin Tim Hukum BPN, BW Optimis Hadapi Sidang MK

Bambang berpendapat penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Selain itu, menurut dia, terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh calon presiden petahana sehingga terjadi kecurangan pemilu yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Kecurangan tersebut disebutnya dilakukan di antaranya melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019.

Ia juga menyoroti calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin tidak mengundurkan diri dari jabatan sebagai pejabat BUMN sehingga melanggar Pasal 27 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur harus ada surat keterangan mengundurkan diri atau pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai calon.

BACA JUGA: Disiarkan Langsung, Sidang PHPU 2019 Dipimpin Sembilan Hakim

"Ternyata masih tercantum dalam website resmi Bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah sebagai ketua dewan pengawas," ucap Bambang.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan seluruh dalil gugatan yang sementara telah dibacakan kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam sidang pendahuluan hanya merupakan asumsi yang lemah.

"Semuanya dapat dipatahkan. Ya karena semuanya itu berupa asumsi saja, lemah sekali," kata Yusril di Gedung MK saat menanggapi argumentasi kualitatif yang dipaparkan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga.

Yusril mengatakan semestinya tudingan terjadinya pelanggaran harus disertai bukti yang kuat. Dia menyontohkan bahwa kuasa hukum Prabowo menyampaikan dugaan kecurangan melalui pembayaran THR pegawai negeri sipil.

BACA JUGA: Sandiaga: BPN Gugat ke MK Karena Pemilu Belum Jurdil

Menurutnya hal itu harus dapat dibuktikan apakah pembayaran THR menyebabkan terjadinya peningkatan suara dari pegawai negeri. "Kalau terjadi maka terjadinya di mana saja, sampai sehingga kecurangan itu betul-betul terjadi terstruktur dan terukur, tidak bisa hanya berasumsi," jelasnya.

Kemudian kata dia, kuasa hukum Prabowo mempersoalkan ajakan mengenakan baju putih pada Pilpres 2019. Menurutnya ajakan itu tidak ada hubungan dengan kecurangan.

"Apa hubungannya orang yang pakai baju putih, baju hitam, terus memilih di kotak suara. Bagaimana cara membuktikannya. Jadi masih asumsi-asumsi dan belum bukti yang dihadirkan," tegas dia. (ant)

Baca Juga

loading...