JATIMNET.COM, Ponorogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat Paripurna untuk membahas Penyampaian Bupati terhadap nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2022.

Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno menyampaikan jika pihaknya saat ini telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ponorogo dan tim anggaran Pemkab Ponorogo.

“Dalam draft R-APBD 2022 yang telah disampaikan ini memang sangat mengkhawatirkan,” kata Dwi, Senin 25 Oktober 2021.

Dwi menerangkan jika R-APBD tahun anggaran 2022 pada pendapatan daerah yang mencapai Rp 2,395 triliun dan total alokasi belanja daerah yang mencapai Rp 2,410 triliun tersebut sebenarnya cukup tinggi.

Baca Juga: DPRD Ponorogo Setujui Perubahan APBD 2021 

Namun dengan angka sebesar itu Pemkab Ponorogo juga sudah harus mengisi plot-plot yang sebelum telah dipersiapkan. “Contohnya untuk menggaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ujar Dwi. 

Pemkab Ponorogo setidaknya harus merogoh dari kocek APBD sebesar Rp 100 miliar untuk menggaji para PPPK yang sebelum telah dilakukan seleksi oleh Pemkab Ponorogo. Bahkan dalam hitungan gaji PPPK tidak hanya dilakukan untuk satu tahun, namun untuk 14 bulan pertahunnya. 

Selain itu R-APBD tahun 2022 juga terjadi pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) diperkirakan kurang lebih sekitar Rp 1 miliar. Untuk itu langkah selanjutnya DPRD Ponorogo akan melakukan pandangan umum fraksi.

Serta akan terus berlanjut sampai ke Pansus jika memang masih terjadi kendala dalam pembahasan R-APBD tahun anggaran 2022.  “Kalau boleh ngomong, APBD kita itu cingkrang lagi,” ungkap Dwi. (ADV/Inforial)