JATIMNET.COM, Madiun - Defisit Rp206,49 miliar mewarnai Perubahan APBD Kabupaten Madiun 2026. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai 10 program prioritas, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga perbaikan jalan serta mobil siaga desa.

Kesepakatan Perubahan APBD 2026 itu diambil DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Caruban, Kamis (10/9/2026).

Dalam perubahan anggaran tersebut, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,818 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp2,025 triliun sehingga terdapat defisit Rp206,49 miliar.

Defisit itu ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp210,94 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp4,45 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp206,49 miliar dan berimbang dengan defisit anggaran.

Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan perubahan anggaran disusun dengan pendekatan berbasis kinerja. Artinya, setiap alokasi diarahkan pada program yang memiliki target dan hasil yang dapat diukur.

Menurutnya, penyesuaian anggaran tersebut harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung sejumlah isu strategis daerah, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, penanganan stunting, pengendalian inflasi, kemiskinan hingga swasembada pangan.

“Karena kita mengajukan perubahan untuk skala prioritas termasuk pendidikan, kesehatan, dan mobil siaga, perubahan itu harus segera terealisasi. Infrastruktur perbaikan jalan juga mendesak bagi masyarakat,” ujar Hari Wuryanto usai rapat paripurna.

Sepuluh program yang menjadi prioritas antara lain pemenuhan gaji ke-13, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil), Universal Health Coverage (UHC), pengadaan mobil siaga desa, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pengendalian inflasi, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta penguatan swasembada pangan.

Hari mengatakan program tersebut harus segera dijalankan karena sebagian besar berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pemkab Madiun juga berencana menambah mobil siaga desa pada akhir tahun.

Selain program pelayanan dasar, Pemkab Madiun menyiapkan pembebasan lahan untuk ruas Jalan Panjaitan. Langkah itu dinilai perlu dipercepat untuk mengantisipasi kenaikan harga tanah di kawasan Perkotaan Caruban.

Setelah pembebasan lahan rampung, pemerintah daerah akan melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Pembangunan fisik ruas jalan tersebut ditargetkan dimulai tahun depan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan seluruh fraksi menyetujui penyesuaian anggaran untuk membiayai program prioritas tersebut.

Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat perubahan anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. DPRD juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera merealisasikan anggaran yang telah disepakati.

“Kami tidak mempermasalahkan penambahan anggaran ini karena fungsinya langsung menyentuh masyarakat. Porsi fiskalnya memang terbatas, sehingga pergeseran ini utamanya mengoreksi kegiatan yang sebelumnya terkendala kode rekening atau masalah teknis,” kata Fery.

DPRD mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut tidak berujung pada tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Fery meminta OPD segera mematangkan pelaksanaan program karena waktu yang tersedia hingga akhir tahun semakin terbatas.

“Pembahasan sudah diselesaikan awal September, jadi seluruh kegiatan prioritas harus dipikirkan matang dan segera dilaksanakan. Jangan sampai alokasi ini malah menyumbang SiLPA tinggi,” tegasnya.

Di sisi lain, Hari menyebut perekonomian Kabupaten Madiun menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 mencapai 7,48 persen.

“Terima kasih atas dukungan dari semua pihak terkait capaian semester satu. Mudah-mudahan ini bisa kami pertahankan dan tingkatkan sampai semester dua,” ujarnya.