JATIMNET.COM, Surabaya – Aktivis Anindya Shabrina Joediono (23) mempertanyakan status Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya (IKBPS). Menurutnya, IKBPS tidak pernah menyuarakan kepentingan-kepentingan mahasiswa Papua yang berada di Surabaya.

“Teman-teman (mahasiswa) Papua tidak mengakui keberadaan IKBPS,” katanya, saat dihubungi, Jumat, 24 Agustus 2018. Anindya merupakan aktivis dan anggota aktif dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua hanya mengakui Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA). Sehingga keberadaan IKBPS banyak mendapatkan penolakan dari mahasiswa Papua di Surabaya.

Terkait laporan yang dilayangkakan oleh IKBPS kepadanya, Anindya mengaku memang suda menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polrestabes Surabaya.

Ia dituding melakukan pencemaran nama baik, dengan menyebut IKBPS sebagai pasukan nasi bungkus dan pengkhianat pasca kejadian operasi yustisi di asarama mahasiswa Papua, Jalan Kalasan No. 10, Surabaya pada 6 Juli silam.

Namun Anindya membantah dan mengaku tidak mengunggah video apapun pada saat kejadian. “Satu-satunya video yang saya punya itu besar sekali, 700 MB. Saya hanya unggah tulisan-tulisan,” katanya.

Ia justru mempertanyakan peran IKBPS. Dimulai dari pada 1 Juli lalu terjadi pembubaran diskusi di asrama, kemudian disusul operasi yustisi yang melibatkan aparat hukum gabungan bersenjata, dan banyak mahasiswa yang tidak berada di lokasi

Sebelumnya, Anindya juga mengaku disebut oleh Piter mendiskreditkan aparat penegak hukum atas unggahannya di media sosial terkait kronologi pelecehan seksual yang diterimanya saat mendampingi mahasiswa Papua pasca operasi yustisi.

“Piter ini dirugikan apa sih sebenarnya. Warga Papua sendiri marah melihatnya kok seperti penjilat,” ungkap Anindya.

Anindya membantah bila Piter beberapa kali mengajak dirinya dan LBH Surabaya untuk bertemu dan menyelesaikan masalah mereka tanpa menempuh jalur hukum. “Saya baru tahu ini namanya ‘Piter’, mukanya aja gak,” ungkapnya.