JATIMNET.COM, Surabaya – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, mendorong adanya pembenahan tata kelola di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS). Menurutnya, proses rekrutmen direktur utama harus lebih menekankan aspek integritas, rekam jejak, dan kepedulian terhadap konservasi satwa.

Fuad menilai pemimpin Kebun Binatang Surabaya tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola organisasi. Sosok tersebut juga harus memahami dunia konservasi serta memiliki komitmen terhadap kesejahteraan satwa.

"Direktur utama ke depan harus benar-benar memiliki pengalaman, kompetensi, dan integritas yang jelas. Bahkan menurut saya perlu dipertimbangkan syarat pernah aktif dalam komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang satwa, sehingga mereka memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap Kebun Binatang Surabaya," ujarnya saat diwawancarai Jatimnet.com, Jumat, 24 Juli 2026.

BACA: Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Pengelolaan Keuangan, Langsung Ditahan

Menurut Fuad, kemampuan manajerial dapat diperkuat oleh tim yang kompeten. Namun, empati terhadap satwa merupakan kualitas yang tidak boleh diabaikan karena Kebun Binatang Surabaya memiliki fungsi sebagai lembaga konservasi sekaligus sarana edukasi masyarakat.

"Yang paling penting bukan hanya pintar mengelola organisasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial. Satwa adalah makhluk hidup yang harus mendapatkan perhatian dan perlindungan. Itu yang harus menjadi komitmen pimpinan KBS ke depan," kata Fuad.

BACA: Kerugian Negara Kasus Korupsi KBS Diperkirakan Rp5–7 Miliar, Angka Bisa Bertambah 

Ia berharap evaluasi terhadap tata kelola menjadi momentum memperkuat profesionalisme pengelolaan Kebun Binatang Surabaya agar mampu menjalankan fungsi konservasi secara optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Usulan tersebut disampaikan di tengah proses penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PD TS KBS periode 2016–2024. Fuad sebelumnya juga meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengusut perkara tersebut secara transparan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.