JATIMNET.COM, Surabaya – Dinas Perhubungan Jawa Timur menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami pengeprasan anggaran pada 2019. Dinas Perhubungan hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp361,5 Miliar.

“Tahun sebelumnya memang anggaran dinas bisa mencapai hampir Rp1 triliun. Tapi tahun ini kurang lebih hanya Rp 360-an miliar saja. Memang ini memprihatinkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Fattah Jasin di DPRD Jatim, Selasa 23 Oktober 2018.

Fattah mengaku pusing tujuh keliling dengan minimnya anggaran tersebut. Karena banyak program yang terancam tidak terealisasi akibat pengeprasan anggaran itu. “Pak Gubernur kan selalu bicara soal perekonomian baik. Saat bicara soal investasi harus didukung sarana perhubungan. Kalau begini ya gak maksimal,” keluhnya.

Salah satu program yang terancam tak terealisasi adalah pembangunan pelabuhan di Jatim. Dinas Perhubungan telah merencanakan pembangunan sepuluh pelabuhan di Jawa Timur. Sepuluh pelabuhan itu antara lain Pelabuhan Gilimandangin Sumenep, Pelabuhan Tadang di Sampang, Pelabuhan Penyebrangan Paciran, Pelabuhan Giliraja Sumenep, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Boom Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, Pelabuhan Bawean, Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Laut Prigi Trenggalek.

Selain itu, anggaran rehabilitasi di 26 terminal tipe B yang kini dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Jatim. Pembangunan terminal oleh kabupaten/kota selama ini tidak sesuai dengan standar. Sementara Dishub mempunyai konsep terminal dikembangkan minimal sekelas stasiun kereta api.  
Mantan Kepala Biro Perekonomian ini tidak tahu alasan pemangkasan anggaran ini. “Kita hanya terima dari tim anggaran saja,” ujarnya.    

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Hamy Wahyunianto juga mengaku terkejut dengan pemangkasan anggaran itu. Menurut Hamy, sebagai OPD yang menyentuh hajat hidup orang banyak, pemangkasan anggaran dishub ini merugikan. Apalagi pengurangannya lebih dari Rp 300 miliar. “Kami punya banyak input data untuk diusulkan ke OPD mitra sebagai program prioritas. Tapi dengan kondisi saat ini, jelas tidak akan banyak yang tertampung,” kata Hamy.
  
Hamy mengkhawatirkan pemangkasan anggaran akan membuat program-program yang sudah disusun menjadi mangkrak. Dia mencontohkan Pemprov Jatim mendapat limpahan untuk mengelola terminal. “Kami sarankan kepala dinas membicarakan anggaran ini dengan Kepala Bappeda dan Sekda,” pintanya.