JATIMNET.COM, Mojokerto –Pemerintah memusnahkan 8.651.080 batang rokok ilegal di halaman Balai Kota Mojokerto, Kamis, 12 November 2026. Jutaan batang rokok tanpa memenuhi ketentuan cukai tersebut memiliki nilai mencapai Rp12,84 miliar dan berpotensi menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8,37 miliar.

Pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal yang masih menjadi persoalan serius. Selain mengancam penerimaan negara dari sektor cukai, peredaran produk tersebut juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri rokok yang taat aturan.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita menegaskan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan Bea Cukai dan aparat penegak hukum.

Ia mengajak masyarakat ikut memutus rantai peredaran rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, memproduksi, maupun mendistribusikan produk yang tidak memenuhi ketentuan cukai.

"Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk turut berperan aktif dalam mencegah dan memberantas peredaran rokok ilegal dengan tidak memproduksi, menjual, membeli, maupun mendistribusikannya," tegas Ning Ita.

Ning Ita juga menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan meskipun kegiatan pemusnahan telah terlaksana. Pemerintah perlu memperluas edukasi agar masyarakat dapat membedakan rokok legal dan ilegal berdasarkan ciri-cirinya.

Beberapa indikasi rokok ilegal antara lain tidak dilengkapi pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau memakai pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Upaya pengawasan dan penindakan harus dibarengi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat memahami aturan cukai sekaligus mengetahui dampak peredaran barang kena cukai ilegal," ujarnya.

 

Kerugian Negara Akibat Rokok Ilegal Capai Rp8,37 Miliar

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur Arik Haryono menyebut pemusnahan jutaan batang rokok ilegal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mengelola barang hasil penindakan.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan barang yang telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) tidak kembali beredar di masyarakat. Karena itu, proses pemusnahan harus mengikuti prosedur dengan memperhatikan ketertiban administrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

"Kegiatan pada pagi hari ini memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, namun juga sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal," ungkap Arik.

Ia berharap pemusnahan tersebut mampu memberikan efek jera kepada para pelanggar. Langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang masih berupaya meraup keuntungan dari perdagangan rokok ilegal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi mengungkapkan, peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan dalam pengawasan barang kena cukai.

Salah satu faktor yang membuat produk tersebut tetap diminati masyarakat adalah harganya yang lebih murah dibandingkan rokok legal. Selain itu, konsumen menilai cita rasa rokok ilegal hampir serupa dengan produk yang telah memenuhi ketentuan cukai.

Meski menawarkan harga lebih rendah, peredaran rokok ilegal membawa dampak terhadap penerimaan negara. Berkurangnya penerimaan cukai rokok juga berimbas pada alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk daerah.

"Yang lebih penting lagi, peredaran rokok ilegal ini menggerus penerimaan dari cukai rokok. Otomatis, dana bagi hasil juga berkurang," tegasnya.

Rusman memastikan Bea Cukai Jawa Timur I akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Namun, ia menilai keberhasilan upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pemusnahan lebih dari 8,6 juta batang rokok ilegal di Mojokerto ini sekaligus menegaskan bahwa pemberantasan tidak cukup hanya melalui penyitaan dan pemusnahan barang bukti.

Pemerintah perlu memutus mata rantai peredaran mulai dari produksi hingga distribusi dan penjualan. Masyarakat juga harus menghindari pembelian rokok ilegal meskipun harganya lebih murah, sedangkan pedagang dan pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan cukai.

Sebab, setiap pembelian rokok ilegal berpotensi mempertahankan peredaran produk yang tidak memenuhi kewajiban cukai. Sebaliknya, kesadaran masyarakat untuk menolak sekaligus melaporkan peredarannya dapat membantu melindungi penerimaan negara dan menjaga persaingan usaha tetap sehat.