JATIMNET.COM, Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kesalahan administrasi sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah. 

Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan program, penyusunan anggaran, hingga pelaksanaan kegiatan. Setiap proses perlu mendapat perhatian agar berjalan sesuai ketentuan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ning Ita saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pemerintah Kota Mojokerto di Lynn Hotel, Rabu, 11 November 2026.

Dalam rakor itu, ia menekankan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan tidak boleh sekadar berorientasi pada pencapaian penilaian atau pemenuhan kewajiban administrasi. Seluruh jajaran Pemkot Mojokerto harus membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Pemkot Mojokerto juga terus mendorong pendampingan serta pemantauan dari Kementerian PAN-RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya tersebut diharapkan memastikan setiap rekomendasi hasil evaluasi dan rencana aksi benar-benar ditindaklanjuti.

"Kita ingin tata kelola pemerintahan ini lebih baik dan terus mengalami perbaikan secara bertahap. Berawal dari komitmen, kemudian upayanya kita ikhtiarkan bersama-sama," tutur Ning Ita.

Ia juga mengingatkan para kepala OPD agar tidak menyerahkan sepenuhnya urusan perencanaan dan penganggaran kepada staf atau bidang teknis. Pimpinan perangkat daerah harus memahami setiap tahapan sekaligus terlibat langsung dalam pengawasannya.

Dengan begitu, program yang disusun tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga sesuai dengan aturan dan kebutuhan masyarakat.

"Kepada seluruh kepala perangkat daerah, tolong jajarannya dikawal. Dalam setiap proses perencanaan jangan dipasrahkan saja kepada bagian atau seksi yang bertugas menyusun perencanaan dan penganggaran," tegasnya.

Selain pengawasan oleh pimpinan, Ning Ita meminta setiap OPD menjadikan pengendalian internal sebagai bagian dari budaya kerja. Perangkat daerah perlu mengenali dan memetakan potensi risiko sejak dini agar dapat melakukan pencegahan sebelum persoalan muncul.

"Lebih baik dicegah. Jangan menunggu terjadi dulu baru dilakukan upaya penyelesaian," tandasnya.

Melalui rakor tersebut, Pemkot Mojokerto mendorong seluruh OPD meningkatkan pengendalian internal serta memperkuat tanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah.

Ning Ita berharap kegiatan evaluasi dan pengawasan tidak sekadar menjadi agenda rutin birokrasi. Sebaliknya, kedua hal itu harus menjadi sarana perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.